Ketum baru PBSI dituntut atasi ketimpangan pembinaan di daerah

Ketum baru PBSI dituntut atasi ketimpangan pembinaan di daerah

Ilustrasi - PP PBSI menggelar tes swab untuk mendeteksi COVID-19 di lingkungan atlet-atlet di Pelatnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur, Jumat (4/9/2020). ANTARA/HO-PP PBSI/am.

Jakarta (ANTARA) - Ketua umum (ketum) baru Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI) yang bakal mengemban tugas periode 2020-2024 dituntut mampu mengatasi ketimpangan pembinaan antara daerah dan kota besar sehingga banyak terlahir atlet daerah berprestasi.

Harapan tersebut mengemuka dari sejumlah pengurus provinsi (pengprov) PBSI dalam bincang media bertajuk “Mencari Figur Tepat Ketua Umum PBSI” secara daring pada Rabu.

Ketua Umum Pengprov PBSI Aceh Nahrawi Noerdin adalah salah satu yang meminta Ketum PBSI nanti agar mulai fokus melakukan desentralisasi, sebuah program pembinaan yang belum terwujud hingga saat ini.

“Kami mengharapkan adanya desentralisasi. Kami juga ingin ada pelatnas di daerah. Kalau bisa juga digelar liga bulu tangkis Indonesia berdasarkan wilayah-wilayah," kata Nahrawi.

"Jangan semua kebijakan itu hanya Jawa-sentris, dan kami di daerah jadi figuran,” tambah dia.

Baca juga: Taufik Hidayat minta ketum baru PBSI fokus pembinaan daerah
Baca juga: Dukungan untuk Moeldoko Jadi Ketum PBSI Terus Mengalir
Baca juga: Ketua umum PBSI cenderung satu periode, nama Erick Thohir muncul

 

Agar pembinaan di seluruh daerah merata, Nahrawi meminta supaya proses pemilihan Ketum PBSI nanti berlangsung sportif. Komposisi kepengurusan baru dalam tubuh federasi juga diharapkan bisa memberi ruang kepada sosok yang baru.

“Regenerasi dalam kepemimpinan PBSI jangan orang-orang itu saja. Beri kesempatan kepada anak-anak muda. Kami harus diakomodir jangan didiskreditkan,” kata Nahrawi menegaskan.

Tuntutan desentralisasi juga disampaikan oleh Ketua Umum Pengprov PBSI Jawa Timur Oei Wijanarko Adi Mulya. Sejumlah pengprov, kata dia, berharap bisa memiliki pelatnas di daerahnya masing-masing selain yang sudah ada di Cipayung, Jakarta Timur.

“Calon ketua umum harus bisa mewujudkan keinginan pengurus di luar Pulau Jawa, salah satunya membuat pelatnas wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Bali,” kata Oei.

Musyawarah Nasional (Munas) Pemilihan Ketua Umum PBSI sebetulnya dijadwalkan berlangsung Oktober. Namun PBSI sudah mengajukan penundaan kepada KONI Pusat karena pandemi COVID-19.

Bursa calon Ketua Umum PBSI periode 2020-2024 hingga saat ini memunculkan beberapa nama seperti Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna. Ada juga nama baru seperti Ketua Pengprov Banten Ari Wibowo dan Menteri BUMN Erick Thohir.

Baca juga: PBSI tunggu persetujuan KONI untuk tunda Munas
Baca juga: PBSI kesulitan berlakukan promosi-degradasi tahun ini

Pewarta : Shofi Ayudiana
Editor: Bayu Kuncahyo
COPYRIGHT © ANTARA 2020