Pimpinan MPR: Evaluasi sejumlah kegiatan untuk tekan COVID-19

Pimpinan MPR: Evaluasi sejumlah kegiatan untuk tekan COVID-19

Dokumentasi mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, menjadi sukarelawan dalam penanganan Covid-19. ANTARA/HO-UMP

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat, menekankan keperluan evaluasi menyeluruh terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi melibatkan massa untuk menekan penyebaran Covid-19 di Indonesia.

"Agenda kegiatan di sejumlah daerah di masa pandemi, yang berpotensi melibatkan massa, harus segera dievaluasi pelaksanaannya untuk menekan penyebaran Covid-19 di Tanah Air," ujar dia, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan, angka penambahan kasus positif Covid-19 yang kembali naik patut diduga disebabkan sejumlah kegiatan di daerah yang melibatkan banyak orang.

Mengutip data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 pada Kamis (8/10), dia mengungkapkan, terjadi penambahan pasien positif Covid-19 sebanyak 4.850 orang dalam satu hari.

Baca juga: Satgas: Disiplin protokol kesehatan hargai pengorbanan tenaga medis

Angka itu, kata dia, merupakan penambahan kasus harian tertinggi sejak kasus perdana diumumkan Presiden Joko Widodo, pada 2 Maret 2020.

Rekor penambahan pasien harian tertinggi sebelumnya terjadi pada Kamis (24/9), yakni sebanyak 4.634 kasus baru dalam sehari.

Mencermati data penambahan kasus positif Covid-19 itu, dia menyatakan, patut diduga rangkaian kegiatan dalam pilkada serentak, yang tahun ini dihelat di 270 daerah, kabupaten/kota, ikut menyumbang penambahan kasus positif Covid-19 itu.

Mengutip temuan Badan Pengawas Pemilu, kader Partai NasDem itu mengungkapkan pada 10 hari pertama tahapan kampanye saja, tercatat 237 dugaan pelanggaran protokol kesehatan di 59 kabupaten/kota.

Tidak hanya dampak dari kegiatan dalam rangkaian pilkada serentak, menurut dia, potensi bertambahnya kasus positif Covid-19 di Tanah Air juga bisa terjadi akibat aktivitas massa saat merespon kebijakan baru yang akan diberlakukan pemerintah.

Baca juga: Pasien COVID-19 di Tapanuli Selatan masih terus bertambah

Contoh terkini adalah merebaknya unjuk rasa di berbagai kota di Indonesia saat merespon disetujuinya RUU Cipta Kerja untuk menjadi undang-undang oleh DPR.

Ironisnya, kata dia, data polisi menyebutkan dari sekitar 200-an pengunjuk rasa di Bandung, Jawa Barat, 13 orang di antaranya reaktif saat dilakukan rapid test Covid-19.

Berdasarkan kenyataan itu, katanya, evaluasi menyeluruh terhadap sejumlah agenda kegiatan di pusat dan daerah yang berpotensi melibatkan massa harus segera dilakukan.

Selain itu, dia juga berharap pemerintah dan sejumlah lembaga negara mempertimbangkan potensi penyebaran COVID-19 dalam setiap pengambilan keputusan saat menerbitkan kebijakan baru.

Baca juga: 18.598 pasien COVID-19 di RS Darurat Wisma Atlet telah sembuh

"Jangan sampai kegiatan-kegiatan di pusat dan daerah yang dihelat dan sejumlah kebijakan dengan tujuan utama menyejahterakan rakyat, malah menebar kesengsaraan dengan semakin meluasnya paparan Covid-19 di kemudian hari," ujar dia

Disiplin melaksanakan protokol kesehatan, seperti memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun, tegasnya, juga wajib ditegakkan saat berkegiatan di masa pandemi ini.

"Kewajiban menjalankan protokol kesehatan tidak terkecuali, harus diterapkan bersama dan berlaku bagi semua lapisan masyarakat, termasuk aparat Pemerintah dan para penyelenggara negara," katanya. 
Pewarta : Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2020