Dari total kebutuhan pegawai itu, paling banyak guru dan tenaga kesehatanBatam (ANTARA) - Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau, kekurangan 7.769 orang pegawai untuk melaksanakan berbagai pekerjaan di daerah itu.
"Dari total (kebutuhan) pegawai itu, paling banyak guru dan tenaga kesehatan," kata Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin Hamid saat menerima Anggota DPD RI, Ria Saptarika di Batam, Selasa.
Idealnya, jumlah pegawai Pemkot Batam sebanyak 13.432 orang. Namun, kini baru terdapat 5.663 orang pegawai, sehingga dibutuhkan 7.769 orang pegawai lagi.
Baca juga: Tambahan 33 positif dan 6 sembuh COVID-19 di Batam
Jefridin melanjutkan untuk memenuhi kekurangan itu, Pemkot Batam mempekerjakan 6.515 orang honorer, hingga kekurangan menjadi 1.254 orang pegawai.
Ia berharap Ria Saptarika, sebagai senator Daerah Pemilihan Kepri menyampaikan kebutuhan Batam kepada pemerintah pusat.
"Semoga bisa dibawa Pak Ria ke tingkat pusat agar ada penambahan kuota pegawai untuk Batam," kata dia.
Kesulitan lainnya, kata dia, pegawai honorer tidak bisa menempati jabatan sehingga kekosongan pegawai amat terasa.
Baca juga: Kemenparekraf: Berwisata lebih nyaman dengan masker
Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan Pemkot Batam telah melakukan penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Meski sudah dinyatakan 110 orang lulus tapi belum bisa diterapkan karena juklak dan juknis belum sampai ke daerah. Kami harapkan Pak Ria juga membawa aspirasi dari daerah ini," kata dia.
Pjs Wali Kota Batam Syamsul Bahrum berharap permasalahan tingkat daerah disampaikan agar diperjuangkan Anggota DPD di tingkat nasional.
Baca juga: Angka sembuh dari COVID-19 di Batam capai 69,59 persen
"Apa yang kita sampaikan ini bersifat aspirasi daerah. Boleh juga dibangun tim demi penguatan SDM," kata dia.
Sementara itu, Anggota Komite III DPD RI, Ria Saptarika menyatakan sengaja datang untuk mengumpulkan aspirasi masyarakat, saat reses.
"Kata kunci dari yang didapat dalam reses ini bahwa saya butuh peluru. Sebagai Anggota DPD, kita tahunya aman aman saja, namun dengan adanya masalah di daerah inilah yang memang diperlukan ketika bertemu menteri ada modal untuk disampaikan dan diselesaikan," kata pria yang pernah menjabat sebagai Wakil Wali Kota Batam itu.
Baca juga: Batam siapkan Bapelkes dan Asrama Haji untuk karantina kasus COVID-19
Pewarta: Yuniati Jannatun Naim
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2020
