Tadi khusus Intan Jaya dan Nduga sempat kita bahas.Jayapura (ANTARA) - Anggota Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas bertemu dengan Wakapolda Papua Brigjen Pol Mathius Fakhiri, di Mapolda Papua, Kota Jayapura, Rabu siang, membahas soal isu kekinian seperti kekerasan di Intan Jaya dan isu usai penetapan UU Omnibus Law di Bumi Cenderawasih, sebutan lain Provinsi Papua.
"Kunjungan saya ke Papua dalam massa reses ini, ingin mengetahui sejumlah isu yang lagi hangat dibahas oleh pemerintah pusat, khususnya yang terjadi di Papua,” kata Yan Mandenas kepada wartawan di Jayapura, usai pertemuan.
Anggota Fraksi Partai Gerindra itu mempertanyakan isu yang berkembang di Tanah Papua, terkait adanya penolakan usai ditetapkannya UU Omnibus Law Cipta Kerja.
"Bukan hanya itu, saya juga sempat mempertanyakan perkembangan penanganan COVID di Papua, usai ditetapkannya era new normal. Kan pelaksanaan implementasi dari new normal di dalamnya ada aparat penegak hukum,” katanya.
Baca juga: Anggota DPR: TNI-Polri harus hentikan konflik di Intan Jaya
Hal yang paling penting dibahas oleh Yan Mandenas, terkait kebijakan aparat keamanan dalam menciptakan rasa aman dan kondusif secara menyeluruh di Tanah Papua.
“Tadi khusus Intan Jaya dan Nduga sempat kita bahas. Apalagi Wakapolda juga langsung ke Intan Jaya, dalam menyikapi sejumlah aksi teror yang dilakukan oleh kelompok masyarakat di sana,” kata mantan legistlator Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) itu pula.
Yan Mandenas juga menitip pesan kepada Wakapolda agar penanganan khusus konflik dilakukan secara sinergis antara TNI dan Polri serta melibatkan pemerintah daerah setempat.
“Tugas pokok TNI dan Polri adalah mendukung pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan terhadap masyarakat, agar tercipta rasa aman, nyaman dan kondusif,” katanya lagi.
Yan Mandenas yang membidangi pertahanan, luar negeri, kominfo dan intelijen dari daerah pemilihan Papua itu menambahkan penyelesaian konflik-konflik yang terjadi di Bumi Cenderawasih tak hanya ditangani oleh aparat keamanan, melainkan harus melibatkan langsung pemerintah daerah, agar pelaksanaan penanganan konflik lebih mudah diselesaikan.
"Khusus di Intan Jaya dan Nduga, kita harapkan segera terselesaikan. Pelaku-pelaku kriminal harus ditangkap dan diproses hukum sesuai dengan perbuatan mereka, sehingga masyarakat bisa kembali hidup aman dan tenteram serta pemerintahan bisa berjalan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat,” katanya pula.
Baca juga: JK: Pada dasarnya, semua konflik bisa diselesaikan dengan damai
Pewarta: Alfian Rumagit
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2020
