Gandeng perusahaan asing untuk percepat ketersediaan vaksin COVID-19

Gandeng perusahaan asing untuk percepat ketersediaan vaksin COVID-19

Presiden Joko Widodo meninjau pelaksanaan Uji Klinis Tahap III Vaksin COVID- 19. Peninjauan dipandu oleh Ketua Tim Peneliti Uji Klinis dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran (UNPAD) Prof. Kusnandi Rusmil pada Selasa (11/8). (ANTARA/HO-Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden)

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menggandeng tiga perusahaan vaksin asal China yakni Sinovac, Sinopharm, dan CanSino dalam menyediakan konsentrat vaksin COVID-19.

Dikutip dari "Buku Laporan Tahunan 2020, Peringatan Setahun Jokowi-Ma'ruf: Bangkit Untuk Indonesia Maju" di Jakarta, Selasa, mengingat jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 267 juta jiwa maka kebutuhan vaksin sangat mendesak.

Vaksin produksi sendiri tidak akan bisa memenuhi. Untuk itu perlu kerja sama dengan produsen vaksin asing.

Indonesia meneken kesepakatan dengan Sinovac untuk menyediakan 143 juta dosis konsentrat vaksin COVID-19 yang dimulai November 2020.

Saat ini vaksin COVID-19 milik Sinovac itu dilakukan uji klinis fase tiga atau tahap akhir pada sejumlah relawan. Vaksin itu juga sedang di uji klinis di Indonesia oleh PT Bio Farma. Ditargetkan uji klinis selesai pada Desember 2020.

Uji klinik vaksin COVID-19 milik Sinovac telah selesai uji klinis tahap tiga di Brazil dan China.

Sementara itu, vaksin dari Sinopharm sedang menjalani uji coba klinis tahap ketiga di Uni Emirat Arab. Kerja sama dengan Sinopharm untuk menyediakan 65 juta dosis konsentrat vaksin COVID-19.

Sementara dengan CanSino dalam penyediaan sebanyak 15 juta hingga 20 juta dosis konsentrat vaksin COVID-19. Begitu dengan AstraZeneca yang berasal Inggris untuk penyediaan 100 juta dosis konsentrat vaksin COVID-19.

Pemerintah telah menetapkan sebanyak 170 juta jiwa, atau sekitar 60 persen dari total jumlah penduduk Indonesia akan mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Indonesia memerlukan vaksin COVID-19 sebanyak 340 juta dosis dalam kurun waktu setahun.

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Achmad Yurianto, mengatakan keempat produsen vaksin tersebut telah memberikan komitmen untuk mengirimkan vaksin COVID-19 bagi Indonesia.

Untuk AstraZeneca, dari hasil kunjungan Indonesia ke Inggris dan Swiss didapati komitmen bahwa AstraZeneca sanggup memberikan sebanyak 100 juta dosis vaksin yang rencananya akan mulai diberikan secara bertahap terhitung mulai Maret 2021.

Selanjutnya, untuk Sinovac telah memberikan komitmen untuk memberikan 3 juta vaksin siap pakai yang akan dikirim secara bertahap yakni 1,5 juta pada November dan 1,5 juta pada Desember mendatang.

Baca juga: Indonesia sediakan vaksin COVID-19 jangka pendek hingga panjang

Baca juga: Presiden: Vaksin COVID-19 gratis untuk rakyat urusan Menkes

Baca juga: Presiden minta jajaran segera paparkan "roadmap" pemberian vaksin


Dengan pemberian dual use, apabila satu orang diberikan 2 kali suntikan maka jumlah tersebut dapat digunakan untuk 1,5 juta orang. Pada 2021, Sinovac berkomitmen untuk mengirimkan secara bertahap bahan baku pembuatan vaksin.

Selanjutnya dari Sinopharm berkomitmen untuk memberikan 15 juta dosis vaksin kepada Indonesia pada Desember 2020. Vaksin dari Sinopharm saat ini telah menyelesaikan uji klinis fase tiga di Tiongkok, Uni Emirat Arab (UEA), dan Turki.

Kemudian untuk CanSino, telah diuji di negara Arab Saudi dan Kanada. Untuk menjamin keamanan produk, Emergency Use Authorization (EUA) telah dikeluarkan oleh otoritas setempat.

Pemerintah memperkirakan sebanyak 9,1 juta vaksin akan tersedia hingga akhir 2020. Kepastian waktu ketersediaannya, bergantung pada Emergency Use Authorization yang dikeluarkan oleh BPOM serta rekomendasi kehalalan dari MUI dan Kementerian Agama.

Wakil Direktur LPPOM MUI, Muti Arintawati, mengatakan bahwa sejak awal MUI telah dilibatkan dalam persiapan penggunaan vaksin COVID-19 di Indonesia termasuk Vaksin Merah Putih. Langkah tersebut merupakan komitmen kuat pemerintah untuk memastikan sejak awal bahwa vaksin COVID-19 terjamin kehalalannya.

Terdapat tiga hal penting yang harus diperhatikan untuk menentukan bahwa suatu produk dinyatakan halal yakni ketelusuran, harus memiliki sistem jaminan halal, dan otentikasi yang dibuktikan dengan uji laboratorium untuk tidak ada kontaminasi maupun kepalsuan, sehingga dapat dibuktikan kehalalannya.

Sejak awal laporan munculnya virus pneumonia jenis baru itu di kota Wuhan di China pada akhir 2019, pemerintah Indonesia sudah mulai mewaspadai dampak virus tersebut.

Begitu virus tersebut masuk ke Indonesia, Presiden Joko Widodo segera membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 pada akhir Mare dengan menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang mengatur pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sebagai respons terhadap COVID-19.Presiden Jokowi juga mengumumkan pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional pada 13 April 2020.

Pemerintah bergerak cepat dengan terus melakukan kampanye protokol kesehatan yang dimulai dari akar rumput. Penerapan protokol kesehatan merupakan kunci dalam menekan penyebaran COVID-19.

Kampanye terbaru yang dilakukan pemerintah melalui Satgas COVID-19 yakni "Ingat Pesan Ibu". Terdapat tiga hal dalam kampanye itu yakni menggunakan asker, menjaga jarak, serta mencuci tangan dan menghindari kerumunan atau 3M.

Vaksin Merah Putih

Selain melakukan kerja sama dengan perusahaan asing, Indonesia juga menyiapkan vaksin Merah Putih.

Vaksin Merah Putih merupakan salah satu inovasi penting yang disiapkan oleh Lembaga Biomolekuler Eijkman yang memimpin pengembangan vaksin COVID-19 yang berupa protein rekombinan.

Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (Menristek/Kepala BRIN) Bambang PS Brodjonegoro mengatakan vaksin Merah Putih ditargetkan selesai pada pertengahan tahun depan.

Vaksin itu dibuat dengan menggunakan strain COVID-19 Indonesia. Saat ini pengembangannya sudah lebih dari separuh jalan. Lembaga Eijkman akan menyerahkan bibit vaksin tersebut kepada PT Bio Farma pada Januari mendatang untuk dilakukan tiga tahap uji klinis.

Baca juga: Presiden: Komunikasi publik vaksin COVID-19 jangan seperti UU Ciptaker

Baca juga: Presiden ingin libatkan WHO berikan pelatihan khusus perlakukan vaksin


 
Pewarta : Indriani
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2020