Anggota DPR nilai kinerja ITDC di KEK Mandalika lambat

Anggota DPR nilai kinerja ITDC di KEK Mandalika lambat

Anggota Komisi VI DPR RI yang juga Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PAN DPR RI, Abdul Hakim Bafagih. (ANTARA/Nur Imansyah).

Mataram (ANTARA) - Anggota Komisi VI DPR RI Abdul Hakim Bafagih menilai kinerja PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) dalam membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat belum memuaskan dan lambat.

Hal ini diutarakan Abdul Hakim Bafagih disela-sela kunjungan kerja bersama anggota Komisi VI DPR RI ke Lombok untuk melihat secara langsung persiapan dan perkembangan pembangunan KEK Mandalika, khususnya pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika, Selasa.

Abdul hakim yang akrab disapa Hakim ini, menilai ada minim progres dalam pembangunan sirkuit dan aspek aspek penunjangnnya. Dia menilai seharusnya progres pembangunan segala aspek penunjang tersebut berjalan seperti yang diharapkan.

Namun, katanya, hingga saat ini tidak sesuai dengan harapan, seperti kesiapan hotel (hospitality) bagi para tamu undangan yang akan menonton ajang balp motor bergengsi di dunia itu.

Pergelaran MotoGP ini diperkirakan akan dihadiri oleh 300 ribuan wisatawan seperti yang disampaikan Dirut ITDC, Abdulbar M Mansoer.

Baca juga: Dukung MotoGP 2021, PUPR gencarkan pembangunan di KSPN Mandalika

Selain menyoroti permasalahan kamar, Hakim juga melihat ada minim progres pada pembangunan Pullman Hotel milik ITDC. Ia menilai, pembangunan Pullman Hotel ini sangat lambat. Padahal, peletakan batu pertamanya telah dimulai pada tahun 2016 dengan anggaran Rp658 miliar, namun hingga saat ini pembangunannya belum juga selesai.

Selain Pullman, ia juga menyoroti soal pembangunan hotel lainnya yang sudah dikerjasamakan oleh ITDC dengan penandatangan LUDA pada 2016, 2017 dan 2018, seperti Royal Tulip, Paramount, Golden Tulip, Marriot, Aloft Hotel, Mandalika Beach Club, Marta Hotel, Grand Aston, cocomart, laza Hotel.

"Namun tidak ada yang selesai, hanya pembangunan SPBU dan Sea Water Reverse Osmosi SWRO untuk air aja," ujarnya.

Untuk itu, ia mempertanyakan bagaimana peran ITDC selama ini dalam menuntaskan hal dan permasalahan penunjang KEK Mandalika.

Selain itu, lanjut Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PAN DPR RI ini, terkait persoalan serapan tenaga kerja yang sangat minim mengingat target 587 ribu orang dan pendapatan Rp40 triliun sampai dengan 2025 serta rencana langkah ITDC untuk menyelesaikan persoalan ini juga menjadi sorotan anggota dewan termuda di Komisi VI ini.

Melihat perkembangan yang terjadi, Hakim juga menyoroti kinerja pemerintah provinsi yang terkesan adem ayem menyikapi segala permasalahan aspek pendukung KEK Mandalika tersebut. Seharusnya, sebelum ajang ini digelar dan dikenalkan ke dunia namun tidak ada informasi, seperti informasi seputar MotoGP Mandalika.

Baca juga: Anggota DPR peringatkan ITDC soal sengketa lahan Sirkuit Mandalika

Dia berharap pemerihtah provinsi membuat sarana pendukung seperti mengumpulkan element masyarakat agar terlibat di MotoGP ini, sehingga semua merasa memiliki dan pra event ini bisa memperkuat branding Lombok - Sumbawa di mata dunia.

Di sisi UMKM, ia juga menyoroti tentang BUMN Sarinah yang bergerak di bidang ritel dan perdagangan.

Hakim menanyakan bagaimana peran Sarinah dalam mengakomodir UMKM, seperti pendampingan produk UMKM agar bisa menjadi merchendise resmi MotoGP, atau mengisi outlet di salah satu zona komersial di sirkuit MotoGP. Seperti yang dijelaskan Gubernur NTB bahwa ada 5.000 UMKM yang membutuhkan pendampingan dan ini sudah semestinya harus menjadi perhatian dari BUMN Sarinah.

Permasalahan lainnya yaitu soal tenaga kerja atau SDM, dimana hingga saat ini kementerian hanya memiliki calon tenaga kerja baru di bidang pariwisata yang berasal dari sekolah Politeknik Pariwisata (Poltekpar).

"Seharusnya, saat ini pemerintah mulai berpikir bagaimana caranya untuk mendatangkan tenaga kerja, sebab ajang ini akan terselenggara satu tahun lagi," ucap anggota DPR RI dari Dapil Jawa Timur VIII, meliputi Mojokerto kota kabupaten, Jombang, Nganjuk, Madiun dan Kota Madiun tersebut.

Ia juga mempertanyakan, kesiapan maskapai Garuda Indonesia dalam mendukung MotoGp, karena akan mengangkut ratusan ribu penumpang, apakah akan mempersiapkan maskapai tambahan.

"Jika iya, apakah terminal cukup, dan apakah ada rencana agar lapangan udara selaparang digunakan untuk lapangan support MotoGP," katanya.

Baca juga: Menko PMK dorong pemulihan pariwisata NTB ikuti protokol kesehatan
Pewarta : Nur Imansyah
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2020