"Selain tetap menjaga kualitas demokrasi, semua pihak dituntut untuk memperioritaskan keselamatan kesehatan masyarakat. Dimana selama penyelenggaraan Pilkada berlangsung, harus menyesuaikan dan menerapkan protokol kesehatan," kata Maryadi, di Pontianak, Rabu.
Menurut dia, perdebatan pro dan kontra mengenai Pilkada lanjutan harus disikapi secara bijak, harus ada langkah solutif, agar Pilkada 2020 dapat berjalan sukses.
Baca juga: KPU Surakarta siap layani pasien COVID-19 mencoblos Pilkada 2020
Pokja Rumah Demokrasi menegaskan pandemi Covid-19 tidak boleh menjadi alasan menurunnya kualitas demokrasi. Malah pandemi Covid-19 harus dijadikan momentum bagaimana semua pihak bergotong-royong melahirkan demokrasi yang berkualiatas dan berintegritas, serta ikut andil dalam menekan penyebaran Covid-19 di Kalimantan Barat.
"Saat ini sudah ada keputusan politik untuk melanjutkan Pilkada, semuanya sepakat untuk sama-sama bagaimana mensukseskan dan mengawal pelaksanaan Pilkada 2020 yang aman dan sehat," jelas Maryadi.
Baca juga: Gubernur Sulteng ajak jemaat gereja cegah sebaran COVID-19
Baca juga: Bawaslu Depok temukan 15 pelanggaran protokol kesehatan COVID-19
Maryadi berharap, melalui kegiatan itu dapat menengahi perdebatan pilkada ditunda atau lanjut. Serta masyarakat ikut berperan aktif mengawal semua tahapan pelaksanaan Pilkada.
"Kita berharap ini bisa meningkat partisipasi aktif pemilih pada Penyelengaraan Pilkada ditengah Pandemi COVID-19 dan tidak lupa menciptakan pilkada yang sehat dan aman," katanya.
Kemudian Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Barat, Harisson, mengatakan, mereka akan membantu KPU maupun Badan Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 ditengah pandemi Covid-19.
"Pelaksanaan Pilkada di tengah Pandemi Covid-19 benar-benar kita memfasilitasi agar pelaksanaannya menerapkan protokol kesehatan," jelas Harisson.
#satgascovid19
#ingatpesenibupatuhiprotokolkesehatan
Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2020
