Hal ini terasa cukup berat bagi keluarga dengan penghasilan Rp6 juta ke bawah,
Semarang (ANTARA) - Brosur Griya Perdana Ungaran, perumahan berbasis komunitas yang pertama kali di Indonesia, dengan pasang harga Rp110 juta untuk tipe 36 plus uang muka dapat dicicil dengan angsuran Rp20 ribuan per hari menarik perhatian masyarakat.

Kantor Marketing IHUDRC Jalan Mr. Wuryanto KM 7 Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang (100 meter barat SMA Negeri 12 Semarang) pun dibanjiri puluhan orang tiap hari sejak 1 Oktober 2020.

Meski tidak semua orang di antara pemohon tahu apa itu IHUDRC yang tertera di brosur tersebut, mereka tampaknya lebih tertarik dengan informasi harga rumah berfasilitas dua kamar dan luas tanah 60 meter persegi itu.

Mereka lebih baik mendatangi kantor pemasaran itu ketimbang menanyakan melalui telepon (024) 76905479, percakapan WhatsApp (WA) 08112680886, dan/atau @propertyloversmg.

Seorang pria berusia 55 tahun bernama Agung Wuryantono warga Blok I Klipang Permai, Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, misalnya, berencana bersama rekannya, Martono, akan mendatangi kantor pemasaran itu pada hari Senin (2/11).

Waktu tempuh menuju Kantor Marketing IHUDRC dari Klipang kurang lebih 1 jam jika lewat Jalan Pramuka Semarang dengan menggunakan mobil.

Dari ratusan orang yang mendatangi kantor pemasaran itu sejak 1 hingga 30 Oktober, tercatat 123 pemohon yang memenuhi syarat untuk membeli rumah dengan spesifikasi teknis fondasi batu kali, struktur beton bertulang, serta dinding hebel (bata dari beton yang lebih kuat dan lebih ringan daripada bata biasa) dan plester.

Spesifikasi teknis lainnya, kosen pintu terbuat dari bahan aluminium; pintu set yang minimalis, ekonomis, dan berkualitas atau engineerin door; ruang utama berlantai keramik ukuran 40 meter x 40 meter; kloset jongkok; sumber air artesis (sumur bor); dan listrik PLN 900 VA.

Informasi lain yang tercatat di dalam brosur yang tidak kalah menariknya adalah 2 bata untuk 2 rumah atau dinding dobel dengan konstruksi menggunakan besi 10 SNI.

Setelah membaca brosur dengan saksama dan mendapat penjelasan dari karyawan Kantor Marketing IHUDRC, sejumlah calon pemohon meninjau calon lokasi Griya Perdana Ungaran seluas 2 hektare di Desa Branjang, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

Mereka pun harus rela melewati jalan yang di kanan dan kirinya hutan karet dengan waktu tempuh sekitar 10 menit dari kantor pemasaran itu.

Setibanya di lokasi, terlihat sebuah ekskavator yang meratakan tanah untuk calon lokasi 200 unit rumah bagi 200 kepala keluarga. Tampak pula di depan calon lokasi perumahan itu sejumlah orang mengambil getah dari pohon karet serta muda mudi yang memanfaatkan hutan karet sebagai "objek wisata".
Kepala IHUDRC Dr. Ing. Asnawi Manaf, S.T. (kiri) meninjau calon lokasi Perumahan Griya Perdana Ungaran di atas lahan seluas 2 hektare di Desa Branjang, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Jumat (30-10-2020). ANTARA/Kliwon


Sosialisasi

Brosur Griya Perdana Ungaran ini tidak sekadar gimik atau alat untuk menarik perhatian calon pembeli hingga mendatangi Kantor Marketing Inclusive Housing and Urban Development Research Center (IHUDRC), tetapi juga sebagai bahan untuk bertanya langsung kepada karyawan kantor pemasaran tersebut.

Karena banyak yang menanyakan kebenaran isi brosur, pihak IHUDRC, salah satu pusat riset teknologi Fakultas Teknik Universitas Diponegoro yang dipimpin Dr. Ing. Asnawi Manaf, S.T., mengadakan sosialisasi setiap Jumat.

Dalam kesempatan itu, Asnawi Manaf selaku inisiator sekaligus pakar perumahan dari Undip menjelaskan bahwa program perumahan ini bagi yang belum punya rumah dengan penghasilan kurang dari Rp6 juta per bulan.

Asnawi menjelaskan bahwa IHUDRC menjalin kerja sama dengan Kementerian PUPR dan Kementerian ATR/BPN serta Bank Jateng mencoba menawarkan suatu gagasan inovatif dan menginisiasi pelaksanaannya dalam bentuk pilot proyek di Ungaran, Kabupaten Semarang.

Anggota Majelis Wali Amanat Undip ini juga menginformasikan kepada calon pembeli bahwa Griya Perdana Ungaran merupakan perumahan berbasis komunitas dengan dukungan program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) Swadaya.

Asnawi menegaskan bahwa rumah adalah kebutuhan dasar bagi suatu keluarga, bahkan setiap keluarga tentu mendambakan hunian yang aman, nyaman, dan sehat.

Akan tetapi, faktanya masih banyak keluarga Indonesia yang belum mampu memiliki rumah sesuai dengan dambaannya karena terkendala harga rumah yang terus melambung, apalagi di tengah pandemi COVID-19 yang berdampak pada tingkat penghasilan mereka.

Menurut Asnawi, harga rumah ini lebih murah jika dibandingkan dengan harga rumah subsidi yang diprogramkan oleh Pemerintah yang pada tahun ini mencapai Rp150 juta.

"Hal ini terasa cukup berat bagi keluarga dengan penghasilan Rp6 juta ke bawah," kata lulusan doktor Universitas Kassel Jerman ini.

Ia lantas memberi gambaran rumah subsidi yang dikenal saat ini dengan down payment (DP) Rp7,5juta. Mereka harus membayar cicilan hingga Rp1,1 juta per bulan. Belum lagi, bagi mereka yang masih mencicil kendaraan dan kebutuhan lainnya.

Cicilan sebesar itu masih dirasakan cukup berat, apalagi pada masa pandemi saat ini, hampir semua perbankan cukup enggan untuk memenuhi permohonan KPR dari keluarga dengan tingkat penghasilan tersebut.

Melalui skema pembangunan perumahan berbasis komunitas dengan dukungan program BP2BT Swadaya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), rumah tipe 36 di lokasi yang sangat strategi ini cukup diangsur kurang lebih Rp20 ribu/hari selama 15 tahun.


Pandemi COVID-19

Skema perumahan berbasis komunitas ini, menurut Asnawi, sangat relevan dilaksanakan pada masa pandemi COVID-19 karena lingkungan terbangun secara lebih tertata dengan jarak antarbangunan dan luas rumah yang memadai.

Penerapan skema tersebut secara masif juga akan membangkitkan kembali gairah kehidupan ekonomi pada saat ancaman krisis ekonomi yang sedang menghantui bangsa ini.

Skema ini, kata Asnawi, mengubah bisnis model dari model konvensional yang selama ini diterapkan dengan prinsip "menjual" rumah menjadi "membangun" rumah.

"Kita lihat di dalam tradisi membangun rumah keluarga berpenghasilan rendah yang selama ini mereka terapkan secara swadaya dan individual," kata Asnawi yang pernah sebagai Wakil Dekan Fakultas Teknik Undip.

Dengan skema membangun rumah berbasis komunitas ini, keswadayaan yang semula individual diorganisasi sehingga masyarakat bisa membangun rumah secara lebih terencana di dalam suatu lingkungan yang lebih tertata.

Melalui skema ini, tidak hanya memberikan peluang bagi keluarga kurang mampu untuk mewujudkan rumah impiannya, tetapi juga dapat mengurangi dampak dari munculnya lingkungan-lingkungan kumuh (padat tidak tertata) seperti yang terjadi di kota-kota Indonesia selama ini.

Mengingat begitu besar tantangan pemenuhan kebutuhan perumahan bagi kalangan keluarga dengan pendapatan di bawah Rp6 juta, ditambah lagi dengan situasi pandemi yang sangat berat saat ini, Undip menawarkan suatu gagasan inovatif dan menginisiasi pelaksanaannya dalam bentuk pilot proyek di Desa Branjang, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang.

Pakar perumahan ini berharap proyek tersebut dapat berjalan dengan baik dan menjadi contoh untuk diterapkan di berbagai daerah lain di Indonesia. Pasalnya, melalui skema ini masyarakat dapat memiliki rumah di dalam suatu lingkungan yang aman, sehat, dan nyaman seharga Rp130 juta saja.

Bahkan, lanjut Asnawi, harga ini pun akan mendapatkan program BP2BT hingga Rp40 juta sehingga untuk cicilan rumah subsidi yang biasanya sekitar Rp1,1juta, mereka cukup mencicil sebesar Rp800 ribuan per bulannya.

Bagi mereka yang ikut sosialisasi, akan tahu secara gamblang bahwa harga rumah tidaklah sebesar Rp110 juta per unit karena ada tambahan DP sebesar Rp19,5 juta yang bisa dicicil tiga kali.

Bagi yang berumur di atas 50 tahun, seperti Agung, Darus, dan Martono, apakah bisa mengambil program tersebut atau tidak? Asnawi Manaf bersama timnya akan memberikan solusi agar mereka tetap mendapatkan rumah murah yang diprakarsai oleh Undip itu.

"Idealnya, pemohon usia 40 tahun sehingga pada usia 55 tahun mereka tidak ada lagi tanggungan untuk mengangsur rumah Rp800 ribuan/bulan," kata Asnawi


Baca juga: Pengamat: Pertegas tugas badan perumahan, wujudkan rumah murah

Baca juga: REI: Zonasi kawasan rumah murah bisa jadi solusi meredam harga tanah

Baca juga: Mencari solusi bagi masyarakat berpenghasilan minim bisa beli rumah


 

Editor: Subagyo
Copyright © ANTARA 2020