Mendagri minta Pemda Kepri perkuat anggaran kesehatan untuk 3T

Mendagri minta Pemda Kepri perkuat anggaran kesehatan untuk 3T

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan jajaran menghadiri kegiatan launching 5 juta masker di Batam, Kepri, Selasa (10/11/2020). ANTARA/HO-Kemendagri/am.

Tanjungpinang (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta Pemerintah Daerah Kepri mengalokasikan anggaran kesehatan lewat program 3T dengan pengujian PCR, yakni tes (testing), menelusuri suspek (tracing) dan penambahan fasilitas kesehatan (treatment).

"Nanti kita lihat postur anggarannya, jangan lebih banyak bantuan sosial. Jangan karena mau Pilkada, sementara anggaran kesehatan berkurang," kata Tito saat memberikan arahan kepada Pjs Gubernur Kepri, Bahtiar dan Bupati/Wali Kota se-Kepri, di Batam, Kepri, Selasa.

Tito merekomendasikan kebutuhan untuk testing warga dengan melakukan tes usap PCR, bukan dengan tes cepat atau rapid test. Kemudian, pelaksanaannya juga harus digelar secara aktif.

"Testing jangan pasif, tapi harus aktif dan agresif. Jadi jangan zero kasus karena tidak dilakukan testing," kata Tito.

Baca juga: Pjs Gubernur Kepri: APBD 2021 harus memuat rencana penanganan COVID-19

Baca juga: Anggaran COVID-19 di Kepri sudah terserap Rp170 miliar


Menurutnya, semakin cepat ketahuan warga yang positif COVID-19, maka akan semakin baik. Selain itu, penanganannya juga bisa lebih cepat sehingga penularan tidak semakin luas.

Tito turut mengapresiasi Sumatera Barat yang cukup gencar melakukan testing dengan memberikan bonus. Semakin banyak Pemda Kabupaten/Kota menggelar testing, akan mendapat insentif.

"Tracing ini juga perlu diberikan bonus. Jadi siapa yang kontak dengan yang positif, diberikan bonus jika dia mengaku dan dites," ujarnya.

Maka itu, Tito meminta agar Kepri memperkuat anggaran kesehatan untuk 3T. Kemudian, diminta agar ada intervensi kebijakan publik sehingga tidak ada kerumunan melalui Peraturan Daerah (Perda) protokol kesehatan.

"Di Perda bisa dibuat pidana kurungan, kerja sosial, denda. Baru empat Pemda yang pakai Perda sekarang. Kalau pakai Perka (Perwako) hanya sampai tipiring, jadi harus ada Perda biar kuat," kata Tito menegaskan.

Sementara itu, Sekdaprov Kepri TS Arif Fadillah mengatakan struktur anggaran APBD Kepri sudah memperhatikan hal-hal yang dipesankan Mendagri.

Selain sebagai Ketua Harian Satgas Penangangan dan Penanggulangan COVID-19 Kepri, Arif juga sebagai Ketua TPAD Kepri.

Dia pun menegaskan agar OPD terkait untuk memperhatikan pesan-pesan struktur anggaran yang disampaikan Mendagri Tito. Demikian juga untuk daerah kabupaten/kota di Kepri.

"Untuk APBD tahun 2021, kami masih prioritaskan penanganan COVID-19 berikut dampak yang menyertainya," tutur Arif.*

Baca juga: Kepri alokasikan Rp40 miliar untuk tangani COVID-19

Baca juga: Untuk tangani COVID-19, Batam siapkan anggaran Rp4 miliar
Pewarta : Ogen
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2020