Mahathir: tidak ada dasar jika RAPBN ditolak maka PNS tidak gajian

Mahathir: tidak ada dasar jika RAPBN ditolak maka PNS tidak gajian

Dokumentasi - Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad wawancara dengan Reuters di Putrajaya, Malaysia, (10/12/2019). ANTARA/REUTERS/Lim Huey Teng/pri.

Kuala Lumpur (ANTARA) - Mantan Perdana Menteri Malaysia Tun Dr Mahathir Mohammad mengatakan tidak ada dasar sama sekali bagi Menteri Keuangan dan pemimpin pemerintahan untuk mengancam anggota-anggota parlemen agar mendukung Belanjawan (RAPBN) 2021 dengan alasan jika ditolak, PNS dan “frontliners” tidak akan menerima gaji, pensiun dan tunjangan.

"Ini tidak benar sama sekali. Saat saya Perdana Menteri pada tahun 1999, RAPBN 2000 yang telah disampaikan dalam bulan Oktober tidak diteruskan perbahasannya karena parlemen telah dibubarkan pada November tahun tersebut untuk diadakan Pemilu ke 10," ujar Mahathir dalam pernyataannya di Kuala Lumpur, Jumat.

Setelah Pemilu selesai, ujarnya, pemerintah dengan mandat baru telah mendapat pengesahan parlemen untuk penggunaan awal bagi belanja pemerintah untuk dua atau tiga bulan sementara menunggu sidang khusus RAPBN diadakan dalam bulan Februari 2000.

"Penggunaan dana awal ini memastikan pengeluaran pemerintahan tidak terganggu dan gaji, pensiun serta tunjangan tidak terdampak. Peruntukan ini juga termasuk pembayaran untuk peruntukan-peruntukan tambahan yang lain termasuk untuk kementerian-kementerian ataupun untuk memudahkan kehidupan rakyat," kata anggota parlemen dari Dapil Langkawi tersebut.

Dalam konteks ini, ujar dia, amatlah tidak bertanggungjawab dengan mengeluarkan pernyataan berbau ancaman yang jelas
bertujuan untuk menekan anggota-anggota parlemen untuk meluluskan RAPBN 2021 walaupun dia adalah anggaran yang banyak kekurangannya.

"Pernyataan tersebut secara langsung bertujuan mengekang anggota-anggota parlemen dari melaksanakan tanggungjawab untuk memastikan RAPBN itu adalah untuk kepentingan rakyat dan bukan kepentingan politik partai yang memerintah," katanya.

Jika pendirian Menteri Keuangan dan pemimpin pemerintah seperti itu, ujar dia, ini bermakna anggota-anggota parlemen perlu memberi cek kosong dan mendukung untuk pengesahan RAPBN tersebut walaupun terdapat kecacatan yang nyata di dalam anggaran tersebut.

Baca juga: Malaysia bayar uang muka vaksin RM94,08 juta

Baca juga: Pekerja ilegal yang ingin pulang daftar online ke Imigrasi Malaysia
Pewarta : Agus Setiawan
Editor: Fardah Assegaf
COPYRIGHT © ANTARA 2020