Trump akhirnya berikan lampu hijau untuk mulai transisi Biden

Trump akhirnya berikan lampu hijau untuk mulai transisi Biden

Presiden Amerika Serikat terpilih Joe Biden berpartisipasi dalam peringatan Hari Veteran di Philadelphia Korean War Memorial di Penn's Landing, Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat, Rabu (11/11/2020). ANTARA FOTO/REUTERS/Jonathan Ernst/WSJ/aa. (REUTERS/JONATHAN ERNST)

Washington/Wilmington, Delawar (ANTARA) - Setelah penolakan selama beberapa pekan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump, pada senin, mengizinkan para pejabat untuk melanjutkan proses transisi administrasi ke Presiden terpilih Joe Biden.

Izin tersebut memberikan akses bagi rival partai Demokratnya untuk mengakses pengarahan-pengarahan dan pendanaan, meski dia tetap bersikeras untuk menentang hasil pemilihan umum.

Trump, yang berasal dari Partai Republik, telah menuduh adanya kecurangan pemilih yang luas pada pemilu 3 November lalu, tanpa memberikan bukti. Meski ia belum mengakui kemenangan Biden sejak dia meraih suara elektoral terbanyak dua pekan lalu, pengumuman Trump pada Senin itu merupakan langkah terdekat dari pengakuan kekalahannya.

Baca juga: Biden kemungkinan akan tunjuk Antony Blinken sebagai menlu AS
Baca juga: Akun @POTUS jadi milik Biden 20 Januari


Upaya hukum pihak Trump untuk menjungkirbalikkan pemilu hampir secara keseluruhan gagal di sejumlah negara bagian yang dianggap sebagai medan pertempuran, dan para pimpinan Partai Republik, eksekutif bisnis, dan ahli keamanan nasional, dalam jumlah yang terus meningkat, telah mendesak presiden petahana itu untuk membiarkan transisi dimulai.

Biden memenangkan 306 suara elektoral yang dihitung per-negara bagian itu, angka yang jauh di atas 270 yang dibutuhkan untuk memenangkan pemilu. Sementara itu, Trump berhasil mendapatkan 232 suara elektoral. Biden juga mengungguli Trump dengan enam juta suara lebih banyak dalam penghitungan suara populer.

Dia pun telah mulai menunjuk nama-nama anggota tim tanpa menunggu pendanaan pemerintah maupun pengakuan Trump. Namun para anggota Partai Demokrat menuduh presiden telah merusak demokrasi AS dengan menolak untuk mengakui hasil pemilu.

Pada Senin, Administrasi Layanan Umum (GSA), badan federal yang harus menyetujui transisi presiden, mengatakan pada Biden bahwa dirinya dapat secara resmi memulai proses penyerahan. Administrator GSA, Emily Murphy, mengatakan dalam sebuah surat bahwa Biden akan mendapatkan akses terhadap sumber-sumber yang sebelumnya tidak diberikan akibat permasalahan hukum yang hendak membatalkan kemenangannya.

Pengumuman tersebut datang tak lama setelah para pejabat di Michigan mengesahkan Biden sebagai pemenang di negara bagian mereka, memperkecil kemungkinan suksesnya upaya hukum Trump untuk membalikkan hasil pemilu.
'DEMI KEPENTINGAN NEGARA KITA'
 
Trump dan para penasihatnya mengatakan dia akan terus mengejar jalur-jalur hukum, namun cuitannya di Twitter memberikan pertanda bahwa Gedung Putih pun mengerti bahwa waktu untuk proses terus berjalan sudah hampir tiba.
 
"Gugatan kami terus berlanjut dengan KUAT, kami akan meneruskan perjuangan yang baik ini, dan saya yakin kami akan menang! Meski demikian, demi kepentingan negara kita, saya merekomendasikan agar Emily (Murphy -red) dan timnya melakukan apa yang harus dilakukan terkait protokol awalan, dan telah memberitahu tim saya untuk melakukan hal yang sama," ujar Trump melalui cuitannya.
 
Seorang penasihat Trump menggambarkan langkah tersebut seperti kedua kandidat sama-sama mendapatkan pengarahan pada masa kampanye, dan menyebut cuitan sang presiden bukan pengakuan kekalahan.
 
Sebuah pernyataan dari pihak transisi Biden mengatakan pertemuan-pertemuan dengan para pejabat federal terkait respons Washington terhadap pandemi virus corona akan dimulai, bersamaan dengan diskusi menyangkut isu keamanan nasional.
 
"Ini mungkin hal terdekat dari pengakuan yang dapat dikeluarkan oleh Presiden Trump," kata pimpinan Demokrat di Senat, Chuck Schumer.
 
Langkah yang diambil GSA memberikan Biden akses terhadap pendanaan federal serta kantor resmi untuk menjalankan transisinya hingga dia resmi menjabat pada 20 Januari mendatang.
 
Hal itu juga membuka jalan bagi Biden, beserta pasangan Wakil Presiden terpilihnya Kamala Harris, untuk mendapatkan taklimat keamanan nasional yang juga didapatkan oleh Trump.
 
Dua pejabat administrasi Trump mengatakan pada Reuters bahwa tim peninjauan institusi Biden dapat mulai berinteraksi dengan pejabat dari pihak Trump pada Selasa.
 
TIM KEBIJAKAN LUAR NEGERI MULAI TERBENTUK
 
Pada Senin pagi, Biden menunjuk sejumlah pejabat tinggi dalam tim kebijakan luar negerinya, termasuk staf terpercaya Anthony Blinken yang dicalonkan sebagai Menteri Luar Negeri dan John Kerry, mantan senator AS, mantan Menteri Luar Negeri, dan kandidat presiden partai Demokrat tahun 2004, untuk menjabat sebagai utusan khusus terkait iklim.
 
Biden, yang berjanji akan membatalkan kebijakan-kebijakan 'America First' Trump, juga mencalonkan Jake Sullivan sebagai penasihat keamanan nasional dan Linda Thomas-Greenfield sebagai duta besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa. Keduanya memiliki pengalaman pemerintahan tingkat tinggi.
 
Presiden terpilih berusia 78 tahun dari partai Demokrat itu tengah membangun administrasi dari kediamannya di Delaware, sembari bersiap untuk memimpin negara yang tengah menghadapi krisis kesehatan publik terberat dalam waktu yang lama.
 
Dia juga diperkirakan akan mencalonkan mantan Ketua bank sentral Federal Reserve Janet Yellen untuk menjadi Menteri Keuangan, kata dua sekutu Biden, yang memberikan keterangan dengan syarat identitasnya dirahasiakan untuk mendiskusikan keputusan personel yang belum diumumkan.
 
Biden juga mengambil langkah untuk membatalkan kebijakan-kebijakan imigrasi Trump yang keras dengan mencalonkan pengacara keturunan Kuba Alejandro Mayorkas untuk memimpin Departemen Keamanan Dalam Negeri.

Sumber: Reuters

Baca juga: Biden tunjuk Kerry sebagai utusan iklim AS
Baca juga: Kian bertambah politisi Republik mengakui kemenangan Biden
Pewarta : Aria Cindyara
Editor: Mulyo Sunyoto
COPYRIGHT © ANTARA 2020