Pemkab Garut bangun tempat pemusnahan sampah modern senilai Rp5 M

Pemkab Garut bangun tempat pemusnahan sampah modern senilai Rp5 M

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Garut Uu Saepudin. (ANTARA/Feri Purnama)

Garut (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat, membangun tempat pemusnahan sampah modern (sanitary landfill) dengan anggaran sebesar Rp5 miliar yang ditargetkan selesai akhir tahun sehingga pengelolaan sampah lebih baik dan meminimalisasi dampak buruk terhadap lingkungan.

"Kita tahun ini sudah membangun pembuangan sampah dengan menerapkan sanitary landfill,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut Uu Saepudin di Garut, Selasa.

Ia menjelaskan sistem itu untuk memusnahkan sampah dengan cara ramah lingkungan dan memiliki nilai ekonomi serta tidak membuat kawasan sekitar tercemar bau tak sedap dampak penimbunan sampah.

Saat ini, masih dalam tahap pembangunan yang lokasinya di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Pasir Bajing, Desa Sukaraja, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut dengan target pembangunan sampai akhir 2020.

Baca juga: Pemkab Garut sebar 15 truk baru untuk mengatasi darurat sampah

Baca juga: Pegiat Lingkungan : Pemkab Garut abaikan sistem daur ulang sampah


Selain itu, pihaknya akan menyiapkan mesin pengolahan dan pemisahan sampah untuk menunjang penanganan sampah tersebut.

"Tinggal satu lagi yang belum tersedia mesin pengolahan dan pemisahan sampah," katanya.

Ia berharap penerapan pengolahan sampah itu akan memberikan dampak tertatanya lingkungan yang lebih baik di Kabupaten Garut.

Selain itu, kata dia, akan memberikan nilai ekonomi yang menguntungkan dari hasil pengolahan sampah itu.

"Jika kita meningkatkan pengolahan, maka lingkungan akan tertata, sampah yang nantinya tidak disukai akan dicari karena memiliki nilai, nah, jika memproses sampah di Garut ini sudah maju maka sampah ini akan menjadi bahan baku," katanya.

Ia menambahkan adanya pengolahan sampah seperti itu, maka Kabupaten Garut akan kembali meraih penghargaan Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

"Mengapa kita sulit untuk mendapatkan Adipura karena dalam pengolahan (lingkungan dan sampah) tidak sesuai dengan undang-undang yang ada," katanya.*

Baca juga: Bupati : Garut dalam kondisi darurat sampah

Baca juga: Ratusan ton sampah di Garut tidak terangkut
Pewarta : Feri Purnama
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2020