"Meski kebanyakan produsen dan perusahaan penyalur berjanji untuk NDPE (no deforestation, no peat, no exploitation), komitmen spesifik untuk restorasi hutan dan membatasi degradasi masih kurang," kata Morgan dalam diskusi tentang sawit berkelanjutan yang dilakukan CDP dan Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL), dipantau dari Jakarta pada Rabu.
NDPE sendiri adalah kebijakan terpadu dengan beberapa indikator yaitu tidak menggunakan lahan bernilai konservasi dan stok karbon tinggi, tidak membuka lahan gambut serta tidak melakukan eksploitasi dan melanggar hak tanah berdasarkan hukum dan adat serta tidak merusak habitat satwa dan tumbuhan.
Baca juga: BRG: Pembukaan lahan tanpa bakar solusi cegah karhutla
Menurut data CDP, pada 2019 dari 96 perusahaan yang melaporkan datanya kepada mereka baru sekitar 40 persen baik produsen maupun perusahaan penyalur yang menyatakan komitmen untuk restorasi lanskap hutan. Sementara untuk komitmen tidak ada degradasi hutan adalah sekitar 70 persen untuk perusahaan penyalur dan 30 persen untuk produser.
"Itu bisa memberikan indikasi bahwa di area spesifik ini, restorasi dan degradasi hutan, adalah tidak menjadi prioritas untuk perusahaan-perusahaan itu," kata Morgan.
Pemerintah bisa mendorongnya dengan melakukan pengawasan agar kegiatan itu bisa berjalan.
Karena itu dalam rekomendasinya Morgan mendorong peningkatan dialog antara pihak pemerintah dan swasta serta memfasilitasi bantuan swasta yang lebih besar untuk mencapai target berkelanjutan.
Baca juga: Hutan adat bagus untuk pemanfaatan berkelanjutan lahan gambut
Baca juga: Peneliti: Peran agama penting untuk usaha konservasi lingkungan
Baca juga: Deputi BRG: Waspadai kebakaran hutan di tengah pandemi COVID-19
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2020
