Kemarin, APBN 2021 fokus empat hal hingga hindari kampanye tatap muka

Kemarin, APBN 2021 fokus empat hal hingga hindari kampanye tatap muka

Presiden Joko Widodo membuka Jakarta Food Security Summit (JFSS) ke-5 Tahun 2020 secara virtual, sebagaimana ditayangkan dalam kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Rabu, (18/11/2020). Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pengembangan sektor pangan membutuh cara-cara baru yang inovatif. ANTARA/BPMI Setpres/Kris/pri.

Jakarta (ANTARA) - Lima berita politik pada Rabu (25/11) yang masih menarik untuk dibaca dan menjadi perhatian publik, mulai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 fokus kepada empat hal hingga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu ingatkan peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 hindari kampanye tatap muka.

1. Presiden Jokowi: APBN 2021 fokus kepada empat hal
Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2021 akan fokus kepada empat hal.

Selengkapnya di sini

2. Ma'ruf Amin: Ormas Islam tidak sesuai prinsip MUI, silakan keluar
Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden yang juga Ketua Umum non-aktif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma’ruf Amin mempersilakan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip MUI dalam pedoman Islam wasathiyah untuk keluar dari organisasi ulama tersebut.

Selengkapnya di sini

3. Tiga RUU ganjal Baleg capai kesepakatan terkait susunan prolegnas
Jakarta (ANTARA) - Tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) mengganjal Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk mencapai kesepakatan terkait susunan Program Legislasi Nasional prioritas tahun 2021.

Selengkapnya di sini

4. Bawaslu ingatkan peserta pilkada hindari kampanye tatap muka
Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu terus mengingatkan peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 untuk menghindari penggunaan metode kampanye tatap muka dan beralih pada metode dalam jaringan di sisa dua minggu terakhir tahapan kampanye.

Selengkapnya di sini

5. DPR usul bentuk badan pengawas Perpres TNI
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI M Azis Syamsuddin mengemukakan salah satu usulan DPR RI kepada pemerintah terkait Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme adalah membentuk badan pengawas yang berada di bawah pengawasan lembaga legislatif tersebut.

Selengkapnya di sini
Pewarta : Fathur Rochman
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2020