Budiman Sudjatmiko: Absurd mengaitkan PDIP dengan Stafsus Menteri KKP

Budiman Sudjatmiko: Absurd mengaitkan PDIP dengan Stafsus Menteri KKP

Politisi PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko. ANTARA/ Abdu Faisal.

Jakarta (ANTARA) - Politisi PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko menilai suatu fenomena absurd bila mengaitkan PDI Perjuangan dengan Andreau Pribadi Misata (APM), kader yang terlilit kasus ekspor benih lobster setelah menjadi Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

"Itu sama absurdnya dengan mengaitkan orang ini menjadi anggota kelompok arisan apa, atau tokoh kelompok wayang orang. Sama absurdnya, karena enggak ada hubungannya dengan apa yang menjadi berlakunya ketika menjadi staf khusus atau staf ahlinya menteri," ujar Budiman saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis.

Dia menambahkan, lain cerita kalau orang tersebut sudah dilantik sebagai anggota DPR RI atau menjadi bagian dari tenaga ahli anggota DPR RI dari partai tersebut.

Baca juga: PDIP: Andreau tak aktif lagi di partai usai jadi caleg
Baca juga: KPK tahan staf khusus dan sespri Edhy Prabowo
Baca juga: Konstruksi perkara stafsus dan sespri Edhy Prabowo


"Tentu saja dia bagian dari partai politik, kerja-kerjanya," kata Budiman.

Menurut Budiman, partai kerap kali tidak bisa menentukan pilihan karier seseorang meskipun orang tersebut menjadi kader partai atau pernah diusung partai menjadi calon legislatif. 

Selain itu, kalau pun partai menunjuk seseorang untuk menduduki karier tertentu, biasanya disertai dengan surat tugas.

Dalam hal ini, tersangka kasus ekspor benih lobster, Andreau menjadi staf khusus Edhy Prabowo tanpa sepengetahuan partai. Karena partai tidak pernah mengeluarkan surat tugas tersebut.

"Setahu saya PDI Perjuangan di DPP, selalu mengeluarkan surat (kepada anggota) jika memang ditugaskan partai. Selalu ada surat tugasnya lho mas. Nah, itu enggak pernah ada penugasan bagi yang bersangkutan sebagai staf anggotanya Menteri dari partai lain," kata Budiman.

Sementara itu, KPK menahan tersangka Andreau Pribadi Misata (APM) selama 20 hari terhitung sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan 15 Desember 2020 di rutan KPK cabang Gedung Merah Putih dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Menteri Kelautan dan Perikanan nonaktif Edhy Prabowo.

Andreau sebelumnya pernah menjadi calon legislatif dari PDIP pada pemilu 2019, namun gagal melenggang ke parlemen.
 
Pewarta : Abdu Faisal
Editor: M Arief Iskandar
COPYRIGHT © ANTARA 2020