Pelaksanaan anggaran harus berpedoman pada prinsip reformasi anggaran. Dimanfaatkan betul-betul untuk kepentingan rakyat sesuai arahan Presiden.Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan alokasi APBN di kementeriannya sebesar Rp7 triliun akan dimanfaatkan secara cermat, efektif, dan tepat sasaran.
"Pelaksanaan anggaran harus berpedoman pada prinsip reformasi anggaran. Dimanfaatkan betul-betul untuk kepentingan rakyat sesuai arahan Presiden," kata Arifin saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021 untuk 12 unit utama dan 32 satuan kerja di lingkungan Kementerian ESDM di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, pengelolaan APBN akan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan bebas KKN, serta berkomitmen pada pakta integritas.
Baca juga: Bidik target produksi 2030, tata kelola hulu migas butuh pembenahan
Pada 2021, lanjutnya, dipastikan menjadi babak baru dalam penanganan pengelolaan anggaran di sektor energi dan sumber daya mineral.
Arifin mengatakan tantangan ketidakpastian pada masa mendatang diharapkan bisa teratasi melalui fleksibilitas pelaksanaan anggaran dengan tetap mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.
"Saya meminta seluruh unit segara menyusun risk register untuk setiap kegiatan yang dianggap penting," tegasnya.
Identifikasi risiko ini bertujuan untuk meminimalisasi terjadinya pembatalan kegiatan seperti pada tahun-tahun sebelumnya.
Baca juga: Capai target 1 juta barel minyak butuh investasi 250 miliar dolar AS
Arifin meminta seluruh unit segera menyusun rencana pelaksanaan kegiatan secara rinci sesuai target yang ditetapkan.
"Lengkapi data untuk buka blokir dan segera lakukan tender sekarang, supaya bisa langsung dieksekusi pekerjaannya pada awal 2021," jelasnya.
Komitmen pelaksanaan anggaran dengan prinsip kehati-hatian ini tertuang dalam pakta integritas yang dilakukan seluruh pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian ESDM, Kepala BPH Migas, dan Kepala Badan Pengelolaan Migas Aceh.
Baca juga: Presiden Jokowi minta K/L beranggaran besar lakukan lelang secepatnya
Selain itu, turut serta menandatangani pakta integritas sebanyak 180 orang perwakilan pengelola APBN yang terdiri atas para pejabat penandatangan surat perintah membayar (PPSPM), pejabat pembuat komitmen (PPK), bendahara, dan pejabat pengadaan, yang mewakili 492 orang pengelola APBN di seluruh unit lingkungan Kementerian ESDM.
"Apa yang sudah diucapkan dan ditandatangani tidak sekadar formalitas semata, namun sungguh-sungguh menunjukkan komitmen dalam melaksanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan APBN dengan transparan, akuntabel, tepat waktu dan bebas KKN," tegas Arifin.
Arifin menyampaikan pemerintah menargetkan penyerapan anggaran ke depan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yakni untuk memulihkan perekonomian nasional.
"Ada empat fokus anggaran untuk menjadi perhatian kita bersama," jelasnya.
Keempat hal tersebut adalah penanganan kesehatan, perlindungan sosial, pemulihan ekonomi terutama untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan dunia usaha, serta reformasi struktural di bidang kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial.
Untuk itu, belanja pemerintah diharapkan menjadi penggerak utama dalam membangkitkan kembali roda perekonomian nasional, sehingga harus segera dibelanjakan agar masyarakat dapat segera merasakan manfaatnya.
Di sektor ESDM, porsi terbesar untuk pelaksanaan kegiatan infrastruktur berada di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, disusul Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), dan Badan Geologi.
Total alokasi anggaran dari ketiga unit tersebut sebesar Rp4,4 triliun (62,8 persen), dengan total belanja untuk infrastruktur sebesar Rp3,4 triliun (49,2 persen).
Anggaran infrastruktur migas diperuntukkan untuk program jaringan gas serta konverter kit nelayan dan petani.
Sementara itu untuk infrastruktur EBTKE untuk program PLTS atap, revitalisasi PLT EBT, PLT surya penunjang tugas kementerian/lembaga, alat penyimpanan daya listrik (apdal), dan penerangan jalan raya umum (PJU) tenaga surya.
Infrastruktur Badan Geologi di antaranya dimanfaatkan untuk pos pengamatan gunung api, sistem mitigasi badan geologi, pusat informasi geopark dan pengembangan warisan geologi, survei seismik migas, dan pengembangan jaringan pemantauan air tanah.
Total keseluruhan tender strategis Kementerian ESDM pada 2021 sebanyak 196 paket senilai Rp3,4 triliun.
Tahap I dilaksanakan pada 2020 sebanyak 139 paket senilai Rp2,8 triliun dan tender tahap II yang dilaksanakan pada 2021 adalah 57 paket senilai Rp599 miliar.
Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2020
