Untuk itu, masih pantas pupuk subsidi ini disebut masih di persimpangan jalan, sehingga perlu diluruskanJakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin menilai sangat penting untuk mengevaluasi kebijakan terkait penyaluran pupuk bersubsidi agar ke depan cita-cita swasembada pangan dapat terwujud dengan baik dan benar.
"Perlu evaluasi besar-besaran, dimulai dirunut apakah regulasinya yang kurang sesuai, pelaksanaan nya serampangan, pengawasan yang lemah atau ada upaya sistematis kegiatan ini berjalan lambat," kata Andi Akmal Pasluddin dalam rilis di Jakarta, Selasa.
Akmal melihat persoalan awal dimulai dari pendataan yang tidak akurat, padahal data ini kode awal dalam kerja implementasi pupuk subsidi ini sehingga semua teraudit dengan baik mulai dari perencanaan, produksi, distribusi hingga pengawasan.
Menurut dia, kondisi pupuk bersubsidi saat ini dinilai masih berada di persimpangan jalan karena masih belum menemukan tujuan sesuai yang diharapkan di awal.
"Untuk itu, masih pantas pupuk subsidi ini disebut masih di persimpangan jalan, sehingga perlu diluruskan," katanya.
Perlu diluruskannya persoalan pupuk bersubsidi, menurut dia, antara lain adalah terkait betapa besar anggaran yang digelontorkan Pemerintah bertahun-tahun tanpa henti untuk kegiatan ini, tapi percepatan kemajuan pertanian kita masih belum sesuai harapan.
Sebagaimana diwartakan, jelang akhir tahun 2020 PT Pupuk Indonesia (Persero) memperkuat ketersediaan pupuk di lini III dan IV guna memenuhi kebutuhan petani.
Stok pupuk tercatat mencapai 1.332.603 ton, terdiri dari 646.517 ton Urea, 379.757 ton NPK, 104.153 ton SP-36, 86.390 ton ZA, dan 151.786 ton organik.
"Stok tersebut Insya Allah cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun 2020," kata Kepala Komunikasi Korporat PT Pupuk Indonesia (Persero) Wijaya Laksana.
Selain itu, lanjut dia, guna mengantisipasi kebutuhan petani yang kekurangan atau kehabisan alokasi, Pupuk Indonesia Group pun menyiapkan stok pupuk non-subsidi di kios-kios resmi sebanyak 805.850 ton.
"Stok pupuk nonsubsidi juga tersedia mulai dari lini I hingga ke kios-kios pupuk resmi. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi kebutuhan petani yang kebutuhannya belum tercukupi dan bagi petani yang tidak terdaftar dalam e-RDKK," tutur Wijaya.
Wijaya menambahkan selaku holding BUMN pupuk, Pupuk Indonesia juga melakukan upaya lain dalam rangka menjaga ketersediaan pupuk di masa tanam melalui percepatan distribusi dan penambahan pasokan.
Baca juga: Anggota DPR ingin data penyaluran pupuk bersubsidi lebih akurat
Baca juga: DPR RI desak Kementan segera tambah kuota pupuk bersubsidi
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2020
