"Sekalipun ada hak prerogatif dari Presiden, harapan kami dari HNSI Cilacap untuk mencari calon menteri itu betul-betul (sosok) yang profesional," katanya di Cilacap, Jawa Tengah, Rabu.
Dalam hal ini, kata dia, sosok yang layak menjadi Menteri KP harus memiliki keahlian sesuai dengan bidangnya, sehingga tidak asal pilih.
Baca juga: Gerindra: Tidak ada pembahasan pengganti Edhy Prabowo di kabinet
Selain profesional, lanjut dia, calon menteri tersebut merupakan sosok yang tahu persis permasalahan nelayan.
"Kami tidak mempermasalahkan calon tersebut berasal dari kalangan profesional ataukah dari partai politik, yang penting dia benar-benar memahami permasalahan yang selama ini dihadapi nelayan,. Yang penting bisa menjalankan roda pemerintahan khususnya di Kementerian Kelautan dan Perikanan serta betul-betul pro terhadap nelayan," katanya menegaskan.
Sarjono mengharapkan menteri baru tersebut tidak mengeluarkan peraturan-peraturan baru yang justru menjadikan masalah bagi nelayan.
Menurut dia, tidak akan jadi masalah jika peraturan menteri yang baru itu berpihak kepada nelayan.
"Jika pro-nelayan sih bagus-bagus saja, tapi kalau peraturan itu tidak menyelesaikan permasalahan, nanti malah jadi blunder," katanya.
Ia mengatakan salah satu kesulitan yang dihadapi nelayan selama ini berkaitan dengan pengurusan dokumen kapal yang masih terkesan dipersulit.
Dengan demikian, kata dia, Menteri KP yang baru dapat menyederhanakan proses pengurusan dokumen kapal agar nelayan lebih terbantu.
"Kalau terlalu banyak seperti sekarang ini, nelayan akhirnya kesulitan saat melaut. Nelayan sebenarnya mau patuh dan taat terhadap hukum, tapi untuk bisa patuh dan taat itu yang sulit dilakukan, sehingga harus betul-betul bisa diselesaikan," katanya.
Ia mengatakan jika permasalahan dokumen bisa diselesaikan atau dipermudah, dampaknya akan sangat luas terutama dalam meningkatkan perekonomian nelayan dan masyarakat pesisir.
Dia menyakini jika pengurusan dokumen tersebut dipermudah, tidak ada nelayan yang melanggar hukum.
"Selama ini yang dibicarakan adalah nelayan melanggar hukum. Nelayan sebenarnya tidak akan melanggar hukum jika tidak kesulitan dalam mengurus dokumen kapal," katanya.
Baca juga: Jadi Plt Menteri KP, Mentan Syahrul Yasin Limpo datangi kantor KKP
Baca juga: Ini kriteria menteri sosial menurut rektor Universitas Soedirman
Pewarta: Sumarwoto
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2020
