Anggota DPR minta BNPB perhatikan peran Puskesmas tangani COVID-19

Anggota DPR minta BNPB perhatikan peran Puskesmas tangani COVID-19

Anggota Komisi VIII DPR, Bukhori Yusuf, berbicara dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR bersama BNPB di Jakarta, Kamis (14/1/2021). Ia meminta pemerintah perhatikan peran sentral Puskesmas sebagai garda depan penanggulangan Covid-19. ANTARA/HO-Dokumentasi Bukhori Yusuf

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VIII DPR, Bukhori Yusuf, meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperhatikan peran sentral Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dalam menangani masyarakat terdampak Covid-19.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu merasa prihatin dengan kasus yang terjadi di daerah pemilihannya yakni Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.

Setelah meninjau langsung ke lapangan, terungkap bahwa sejumlah Puskesmas di Kendal terpaksa memungut iuran secara swadaya agar dapat untuk memenuhi masker yang sesuai standar medis untuk keperluan tenaga kesehatan setempat.

“Saya sangat prihatin mendapati kondisi Puskesmas itu. Sebagai ujung tombak kesehatan, dia (Puskesmas) terpaksa dibebankan Peraturan Bupati yang secara mendadak meminta Puskesmas itu menjadi Badan Layanan Umum Daerah. Padahal sebelumnya, tidak ada persiapan ataupun pembinaan dari Pemda,” kata Bukhori, dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR bersama BNPB di Jakarta, Kamis (14/1).

Baca juga: Sembilan puskesmas di Makassar dijadwalkan lakukan vaksinasi serentak

Ia mengatakan ada banyak Puskesmas yang harus membayar gaji tenaga kesehatan maupun tenaga administrasi non-PNS mereka secara mandiri akibat anggaran yang tidak memadai.

"Mereka terpaksa (mengutip) iuran kembali untuk bisa memperoleh masker medis yang memadai secara kualitas dan kuantitas," kata Bukhori.

Menurut dia, Puskesmas adalah ujung tombak penanganan krisis kesehatan karena bersentuhan langsung dengan masyarakat yang terdampak Covid-19.

Baca juga: Kemenkes pastikan rantai dingin vaksin aman hingga Puskesmas

Karena itu, ketua DPP PKS itu meminta Kepala BNPB, Doni Monardo, untuk mengoordinasikan persoalan itu dengan pemerintah daerah.

Ia menyatakan telah membicarakan permasalahan itu dengan sejumlah anggota lintas komisi yang bermitra dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pembicaraan itu dilakukan untuk mendorong upaya advokasi lebih kuat terkait peran sentral Puskesmas di seluruh wilayah Indonesia dalam melayani masyarakat selama pandemi Covid-19.

“Jika Puskesmas kita kolaps karena kurangnya perhatian pemerintah dalam penyediaan perangkat kesehatan yang memadai hingga hak pegawai yang terabaikan, maka yang akan dirugikan adalah masyarakat. Kita tidak ingin hal itu terjadi. Sebab, perhatian kita saat ini adalah keselamatan masyarakat,” kata dia. 

Baca juga: Dokter Puskesmas Mungkid Magelang meninggal terpapar COVID-19

Selain itu, kata dia, dengan kewenangan yang ada pada Monardo sebagai ketua Satgas Penanganan Covid-19, maka harus bisa mengkomunikasikan hal ini dengan kementerian terkait supaya tidak terjadi tumpang-tindih.

Ia juga mengkhawatirkan ada yang mengambil keuntungan melalui kebijakan politik lokal akibat ketiadaan koordinasi yang baik antar-lembaga.

Lebih lanjut, alumni Universitas Madina, Arab Saudi, itu juga mendorong pelibatan tokoh agama maupun tokoh masyarakat disertakan dalam rencana program kerja BNPB pada 2021.

Baca juga: 10 tenaga kesehatan positif COVID-19, 6 puskesmas di Makassar tutup

“Perjuangan ini butuh melibatkan berbagai cara dan pihak. Perjuangan dengan akal memang perlu, namun jangan lupakan bahwa perjuangan spiritual juga harus dikuatkan. Hal ini selaras dengan tagline Satgas Covid-19: iman, imun, dan aman. Karena itu, saya mengusulkan supaya pada 2021 Satgas bisa turut melibatkan tokoh agama maupun tokoh masyarakat dalam penanganan Covid-19,” kata Bukhori.
Pewarta : Abdu Faisal
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2021