Kemarin, Presiden antisipasi shadow economy hingga kerja sama RI-China

Kemarin, Presiden antisipasi shadow economy hingga kerja sama RI-China

Presiden Joko Widodo (kanan) memberikan salam kepada Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang baru Dian Ediana Rae usai upacara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/5/2020). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/Pool/hp.

Jakarta (ANTARA) - Sebanyak lima berita mengenai ekonomi yang disiarkan Kantor Berita Antara pada Kamis (15/1) masih menarik untuk dibaca kembali menemani pagi Anda pada Jumat ini ;

Presiden minta PPATK antisipasi "shadow economy" dan kejahatan siber

Presiden RI Joko Widodo meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memitigasi tindak kegiatan ekonomi bawah tanah yang tidak tercatat (shadow economy) hingga kejahatan siber yang merusak stabilitas sistem keuangan.

“Kondisi yang mengganggu integritas dan stabilitas sistem perekonomian dan sistem keuangan harus kita mitigasi seperti shadow economy, peningkatan kejahatan ekonomi, serta cyber crime, dan kejahatan lain yang memanfaatkan teknologi yang paling baru,” kata Presiden secara virtual di Jakarta, Kamis.

Baca selengkapnya di sini

Menteri Kelautan targetkan RI jadi produsen udang vaname terbesar

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menargetkan Indonesia menjadi produsen udang vaname terbesar di dunia dengan jumlah produksi 16 juta ton per tahun, di mana saat ini besaran produksi nasional di bawah 1 juta ton per tahun.

"Kalau kita berhasil membangun 200 ribu hektare tambak udang dengan dua siklus panen 80 ton per hektare/tahun, maka dalam satu tahun analisa ekonominya bisa menghasilkan hampir Rp1.200 triliun," kata Menteri Trenggono dalam siaran pers di Jakarta, Kamis.

Baca selengkapnya di sini

Menko Airlangga paparkan tindak pencucian uang yang kian bervariasi

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) saat ini terjadi dalam varian yang berbeda dan beragam sesuai dengan laporan dari Financial Action Task Force (FATF).

“FATF dalam laporannya menjelaskan bahwa money laundering terjadi dalam varian berbeda,” kata Menko Airlangga Hartarto dalam acara Koordinasi Tahunan dan Arahan Presiden mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme 2021 di Jakarta, Kamis.

Baca selengkapnya di sini

Sri Mulyani: Pemerintah sita aset Rp8,9 miliar kasus pencucian uang

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan terdapat penyitaan aset atas empat kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam bidang perpajakan sepanjang 2020 yang nilainya mencapai Rp8,9 miliar.

"Kasus TPPU yang sudah ditangani selama 2016 sampai 2020 adalah 16 kasus dengan beberapa sudah diputus bersalah oleh majelis hakim," kata Sri Mulyani dalam acara Koordinasi Tahunan dan Arahan Presiden mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme 2021 di Jakarta, Kamis.

Baca selengkapnya di sini

RI-China tingkatkan kerja sama dari kawasan industri hingga kesehatan

Pemerintah Republik Indonesia dan China sepakat untuk meningkatkan kerja sama ekonomi mulai di berbagai sektor mulai dari pengembangan kawasan industri hingga kesehatan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bersama Menteri Luar Negeri China Wang Yi menyaksikan penandatanganan proyek kerja sama "Two Countries Twin Park" di Parapat, Sumatera Utara, Selasa (12/1).

Kerja sama bertajuk "Two Countries Twin Park" yang diusulkan oleh Pemerintah Provinsi Fujian itu melibatkan Yuanhong Industrial Park dengan Kawasan Industri Bintan, Kawasan Industri Aviarna, dan Kawasan Industri Batang.

Baca selengkapnya di sini

Pewarta : Indra Arief Pribadi
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © ANTARA 2021