Pengamat: Paradigma bangsa harus utamakan sektor kelautan

Pengamat: Paradigma bangsa harus utamakan sektor kelautan

Dokumentasi - Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim. ANTARA/HO-Dok Pribadi.

Jakarta (ANTARA) - Pengamat perikanan dan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim menyatakan, untuk negara maritim seperti Indonesia, paradigma berpikir bangsa dan arah kebijakan pemerintah harus betul-betul mengutamakan sektor kelautan.

"Cara berpikirnya masih bias daratan, meski sejatinya secara geografis wilayah lautnya (Republik Indonesia) dominan," kata Abdul Halim ketika dihubungi Antara di Jakarta, Senin.

Abdul Halim juga sepakat bahwa pada saat ini untuk arah perekonomian masih lebih dititikberatkan kepada sektor agraris atau pertanian dibandingkan dengan sektor yang terkait kemaritiman.

Selain itu, ujar dia, cara berpikir dari pihak otoritas juga masih ke arah eksploitatif dan belum terlalu berubah ke arah pemanfaatan yang berkelanjutan.

Padahal, lanjutnya, dengan paradigma pemanfaatan yang berkelanjutan maka dengan potensi yang ada, maka sebenarnya harl tersebut dinilai akan dapat menyejahterakan semua warga yang terdapat di berbagai daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa terkecuali.

Sebagaimana diwartakan, guna mengoptimalkan potensi sektor kelautan, KKP telah mengembangkan sektor pariwisata bahari dengan mendorong konsep desa wisata yang menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan terkait berbagai lokasi kawasan pesisir nasional.

"Pembangunan kawasan pesisir dan laut, melalui pengembangan wisata bahari, pengelolaannya harus berprinsip pada keberlanjutan ekosistem dan lingkungannya," kata Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP Tb Haeru Rahayu.

Selain itu, ujar dia, pengembangan wisata bahari juga harus memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat, dan tetap melestarikan budaya, kearifan lokal yang dimiliki masing-masing daerah.

Tb Haeru berpendapat bahwa sangatlah tepat dilakukan bila berbasis masyarakat dan mengembangkan potensi lokal, apalagi wisata bahari bisa menjadi kebanggaan sekaligus keunggulan bangsa ini, dengan potensi wisata bahari yang dimiliki dan devisa yang cukup besar bagi negara.

"Kekayaan pesisir dan laut, serta keindahan yang dimiliki bangsa ini, bukan saja boleh dinikmati oleh masyarakat dunia, tetapi juga harus dapat memberikan nilai tambah ekonomi, menyejahterakan masyarakat sekitarnya," katanya.

Pada Gelar Wisata Bahari Tahun 2019, KKP telah meluncurkan Program Pengembangan Desa Wisata Bahari yang dikenal dengan “Dewi Bahari”. Para pemangku kepentingan yang hadir saat itu, termasuk Gubernur BI, Perry Warjiyo sepakat untuk bersama-sama sinergi dalam membangun wisata bahari berkelanjutan untuk mewujudkan hasil yang lebih nyata dan menyejahteraan masyarakat pesisir.
Pewarta : M Razi Rahman
Editor: Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA 2021