Pengamat: Musim paceklik ikan, BLT perlu diberikan ke nelayan kecil

Pengamat: Musim paceklik ikan, BLT perlu diberikan ke nelayan kecil

Ilustrasi - Nelayan. ANTARA/HO-KKP.

Jakarta (ANTARA) - Pengamat perikanan dan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim menyatakan guna mengatasi permasalahan musim paceklik ikan yang kerap terjadi pada awal tahun, maka beragam bantuan seperti bantuan langsung tunai (BLT) perlu diberikan kepada nelayan kecil.

"Menteri Kelautan dan Perikanan baru perlu keluar kantor dan menyalurkan bantuan sembako dan uang tunai selama tiga bulan untuk para nelayan," kata Abdul Halim, di Jakarta, Senin.

Seperti diketahui, musim paceklik atau musim angin barat biasa terjadi pada periode awal Desember hingga pertengahan Februari setiap tahunnya.

Dengan kondisi cuaca yang tidak bersahabat yang mewarnai musim paceklik, Abdul Halim menegaskan nelayan kecil dan anggota keluarganya harus terus dibantu agar dapat tetap bisa menyambung hidup tanpa terjebak ke dalam sejumlah kesukaran seperti berutang ke berbagai pihak.

"Terlebih lagi situasi pandemi yang mendorong nelayan untuk terus melaut agar bisa makan sehari-hari," katanya.

Ia mengingatkan bahwa di tengah cuaca yang tidak bersahabat, maka bila ada nelayan yang tetap memaksakan melaut untuk menghidupi kehidupan sehari-hari, maka berpotensi untuk terjadi sejumlah peristiwa seperti kecelakaan di tengah laut.

Sebagaimana diwartakan, pemerintah dinilai perlu untuk meningkatkan pengawasan terhadap keselamatan kapal nelayan karena selama beberapa waktu terakhir masih kerap terjadi sejumlah kecelakaan yang dialami oleh kapal ikan dan perahu nelayan.

"Dalam kurun waktu 1 Desember 2020-10 Januari 2021, terdapat 13 kali insiden kecelakaan yang dialami oleh perahu nelayan dan kapal perikanan di perairan Indonesia," kata Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Moh Abdi Suhufan.

Menurut dia, kehidupan nelayan Indonesia sangat rentan terhadap kecelakaan kerja ketika melakukan operasi penangkapan ikan.

Untuk itu, Abdi menyatakan bahwa pemerintah perlu meningkatkan pengawasan, pemberian informasi dini, melengkapi alat keselamatan kerja di kapal dan memastikan nelayan dan awak kapal perikanan ikut serta dalam program asuransi nelayan.

"Dari 13 insiden tersebut, kami mencatat 48 orang korban dengan rincian 28 hilang, 3 meninggal dan 17 selamat," kata Abdi.

Ia mencontohkan, insiden terbaru adalah kecelakaan yang terjadi pada kapal ikan KMN Berkah Abadi yang bertabrakan dengan kapal tanker di perairan Jepara, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu. Akibat insiden tersebut, 12 awak kapal perikanan KMN Berkah Abadi hilang dan belum ditemukan.

Faktor utama penyebab kecelakaan yang dialami oleh kapal nelayan, masih menurut dia, adalah karena cuaca ekstrim seperti gelombang tinggi yang menyebabkan kapal terbalik, tabrakan dengan kapal besar, kerusakan mesin dan terbawa arus.

"Saat ini musim barat yang ditandai dengan cuaca ekstrim seperti gelombang tinggi, nelayan mesti meningkatkan kewaspadaan dan mengikuti informasi cuaca oleh BMKG," kata Abdi.

Dia menyarankan kepada nelayan untuk mematuhi anjuran atau imbauan otoritas pelabuhan dan tidak memaksakan diri melaut jika kondisi cuaca tidak mendukung.

Sebelumnya, Dirjen Perikanan Tangkap KKP M Zaini menyatakan, terkait kecelakaan laut di perairan Jepara, pihaknya mengupayakan pemenuhan hak awak kapal perikanan KMN Berkah Abadi yang berupa jaminan kecelakaan kerja untuk dua orang awak kapal perikanan yang dilaporkan selamat dan santunan jaminan kematian untuk keluarga awak kapal perikanan yang dilaporkan meninggal dunia.
 
Pewarta : M Razi Rahman
Editor: Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA 2021