Trump memerintahkan mereka untuk berhenti menggunakan drone buatan China.
Tidak hanya China, Trump juga meminta kantor-kantor pemerintah untuk membuat evaluasi risiko keamanan untuk drone buatan negara asing lainnya, di antaranya Rusia, Iran, dan Korea Utara.
Di samping evaluasi risiko keamanan, surat perintah itu juga meminta kantor-kantor pemerintahan untuk membuat rencana aksi yang dapat mencegah risiko tersebut, dan jika dimungkinkan, mereka dapat berhenti menggunakan drone tersebut.
Departemen Perdagangan AS bulan lalu memasukkan SZ DJI Technology Co, perusahaan pembuat drone terbesar dunia yang berasal dari China, masuk dalam daftar hitam atau kena sanksi ekonomi AS. Pemerintah AS juga memasukkan puluhan perusahaan China dalam daftar hitam tersebut.
Juru bicara DJI pada Senin menolak mengomentari keputusan itu.
Departemen Dalam Negeri pada Januari 2020 telah berhenti menggunakan 800 drone buatan China. Namun, pemerintah mengatakan alat itu akan digunakan jika ada kebutuhan mendesak.
Menteri Dalam Negeri AS David Bernhardt pada Oktober 2020 menunda pembelian drone buatan China.
Sementara itu, Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) pada Mei 2019 memperingatkan adanya risiko kebocoran data dari drone-drone buatan China. DHS menyebut beberapa pejabat pemerintah AS yakin teknologi buatan China itu merekam data para penggunanya dan informasi itu dapat diakses bahkan disalahgunakan oleh badan intelijen "negara otoriter" tertentu.
DJI bulan lalu mengatakan pihaknya kecewa terhadap keputusan Departemen Perdagangan AS. Walaupun demikian, DJI mengatakan seluruh pelanggan di AS masih dapat membeli dan menggunakan produk-produk DJI seperti biasa.
Sumber: Reuters
Baca juga: Perusahaan drone China DJI masuk daftar hitam AS
Baca juga: Beijing larang "drone" selama pertemuan Kongres Rakyat
Baca juga: Insiden di Laut China Selatan, drone Amerika dikembalikan China
Penerjemah: Genta Tenri Mawangi
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2021
