Direktur Utama PPDPP, Arief Sabaruddin mengatakan bahwa pihaknya akan menambahkan fitur terkait dalam aplikasi Sistem Kumpulan Pengembang alias SiKumbang yang memperlihatkan daerah-daerah yang rawan longsor dengan tujuan untuk mempermudah bank pelaksana dalam melakukan pemantauan.
"Bank pelaksana sangat berperan untuk memastikan pemantauan di lingkungan Izin Mendirikan Bangunan atau IMB,” kata Arief dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.
Terkait dengan bencana yang terjadi yang juga melibatkan rumah subsidi, menurut Dirut PPDPP tersebut, maka ada informasi yang tidak sampai ke pemerintah daerah selaku pemberi izin pendirian bangunan.
"Sesuai aturan yang ada, lingkungan perumahan yang berada di atas lahan yang berkontur tidak diizinkan untuk dibangun," ujarnya.
Selain itu PPDPP juga meminta bank pelaksana untuk segera menuntaskan atrian pendaftar aplikasi SiKasep (Sistem informasi KPR Subsidi Perumahan) di tahun 2020 sebelum memproses pendaftar tahun 2021.
"“Tentunya kami juga melihat potensi yang ada pada bank pelaksana tiap daerah,” kata Arief.
Sebelumnya Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat menyatakan tengah mengumpulkan alat bukti berkaitan dengan dugaan pelanggaran dalam izin mendirikan perumahan yang terkena longsor di Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat Kombes Pol Yaved Duma Parembang mengatakan proses penyelidikan terkait kasus tersebut masih dalam tahap konfirmasi.
Perumahan itu sendiri memang berdiri di atas lahan yang cukup miring. Selain itu, vegetasi di lahan miring itu memang sangat minim.
Baca juga: Kementerian PUPR akan audit bangunan di Sulbar pasca gempa bumi
Baca juga: PUPR siap dukung relokasi warga korban bencana tanah longsor Sumedang
Baca juga: PUPR bedah 915 rumah di NTB guna mendukung ajang MotoGP
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2021
