Gedung Putih: Proposal bantuan COVID berdasarkan kebutuhan spesifik

Gedung Putih:  Proposal bantuan COVID berdasarkan kebutuhan spesifik

Dokumentasi - Bank makanan Second Harvest, dengan bantuan National Guard, memberikan donasi makanan kepada beberapa ribu mobil di Metairie, Louisiana, Amerika Serikat, di tengah penyebaran penyakit virus corona (COVID-19), Kamis (16/4/2020). ANTARA/REUTERS/KATHLEEN FLYNN.

Washington (ANTARA) - Proposal Presiden Joe Biden untuk paket bantuan COVID-19 senilai 1,9 triliun dolar AS (sekitar Rp26,65 kuadriliun) didasarkan pada penilaian kebutuhan-kebutuhan spesifik, kata Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki pada Rabu (20/1).

Hal itu disampaikan Psaki ketika ditanya tentang keberatan Partai Republik tentang total biaya paket bantuan COVID-19.

"Paket itu tidak dirancang dengan nilai 1,9 triliun dolar AS sejak awal. Itu dirancang dengan komponen yang diperlukan untuk memberi orang-orang bantuan yang mereka butuhkan," kata Psaki kepada wartawan selama pengarahan pertamanya setelah pelantikan Joe Biden sebagai presiden Amerika Serikat.

Psaki mengatakan sulit untuk memikirkan komponen proposal mana yang dapat dihapus karena semuanya didasarkan pada rekomendasi dari ekonom dan profesional kesehatan.

Baca juga: DPR AS akan awasi dana bantuan corona
Baca juga: AS beri bantuan kesehatan senilai 2,3 juta dolar pada Indonesia


Namun, ia mengakui bahwa versi final dari undang-undang apa pun jarang terlihat persis seperti proposal awalnya.

Biden, seorang yang pernah lama menjadi anggota parlemen AS, tidak asing dengan negosiasi kongres dan akan terlibat erat dalam proses tersebut, kata Psaki.

"Itu adalah suatu pembicaraan, dan dia (Biden) tidak asing dengan proses pembuatan kesepakatan (di Kongres)," ujarnya.

Dia mengatakan bahwa preferensi presiden yang jelas adalah untuk lanjut dengan rancangan undang-undang (RUU) yang bipartisan, tetapi Gedung Putih "tidak akan mengambil langkah apa pun" untuk parlemen dan senat - yang keduanya akan dikendalikan oleh Demokrat - untuk menyelesaikannya.

Psaki juga mengutip curahan dukungan dari kelompok bisnis AS kepada Senator Bernie Sanders untuk proposal tersebut.

Biden berkomitmen untuk menerapkan Undang-Undang Produksi Pertahanan untuk memastikan pasokan dan bahan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan agar 100 juta warga AS divaksin dalam 100 hari pertama masa kepresidenannya.

Rincian lebih lanjut mengenai rencana itu akan disampaikan pada Kamis, kata Psaki.

Sumber: Reuters

Baca juga: Ketua DPR AS tekankan perlunya bantuan COVID-19 "sekarang"
Baca juga: Trump teken perpanjang bantuan COVID pasca-kongres gagal sepakat
Pewarta : Yuni Arisandy Sinaga
Editor: Mulyo Sunyoto
COPYRIGHT © ANTARA 2021