KPK limpahkan berkas perkara Rohadi ke Pengadilan Tipikor Jakarta

KPK limpahkan berkas perkara Rohadi ke Pengadilan Tipikor Jakarta

Dokumentasi - Tersangka kasus suap panitera PN Jakarta Utara Rohadi meninggalkan gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Kamis (16/6/2016). Panitera pengganti PN Jakarta Utara yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan KPK itu diduga menerima suap untuk mengurangi hukuman artis Saipul Jamil yang menjadi terdakwa kasus pencabulan terhadap anak. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc/aa.

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara terdakwa mantan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara Rohadi terkait perkara gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

"Hari ini, JPU (Jaksa Penuntut Umum) KPK Eko Wahyu Prayitno telah melimpahkan berkas perkara terdakwa Rohadi ke Pengadilan Tipikor Jakarta," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Saat ini, kata dia, tim JPU masih menunggu penetapan penunjukan Majelis Hakim yang akan memimpin persidangan dan juga penetapan persidangan perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan.

Ali mengatakan Rohadi didakwa dengan dakwaan kesatu primair Pasal 12 huruf a Undang-Undang Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) KUHP subsidair Pasal 11 huruf a Undang-Undang Tipikor jo Pasal 55 ayat (1).

Baca juga: KPK rampungkan penyidikan Rohadi terkait perkara gratifikasi dan TPPU

Baca juga: KPK eksekusi Rohadi ke Lapas Sukamiskin


Selanjutnya kedua, Pasal 11 Undang-Undang Tipikor jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, ketiga Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Tipikor jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, dan keempat Pasal 3 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang TPPU jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Sebelumnya, selama proses penyidikan terhadap Rohadi telah diperiksa sebanyak 314 saksi di antaranya para pemilik tanah yang tanahnya dibeli oleh Rohadi dari hasil korupsi.

Terkait perkara TPPU Rohadi, KPK juga telah menyita sejumlah aset, yakni tanah, rumah, dan rumah sakit di Indramayu, Jawa Barat.

Diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada 8 Desember 2016 telah menjatuhkan vonis terhadap Rohadi dengan 7 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan karena dinilai terbukti menerima suap sebesar Rp300 juta dari pengacara untuk mengurus kasus asusila Saipul Jamil.

Kemudian, Mahkamah Agung (MA) melalui putusan Peninjauan Kembali (PK) mengurangi hukuman Rohadi menjadi 5 tahun penjara.

KPK pun pada 25 September 2020 mengeksekusi Rohadi ke Lapas Klas IA Sukamiskin untuk menjalani pidana penjara selama 5 berdasarkan putusan MA RI No. 128 PK/Pid.Sus/2020 tanggal 17 Juni 2020.

Baca juga: Divonis 7 tahun, Rohadi pasrah: "saya tidak peduli dunia lagi"

Baca juga: Rohadi diminta tutup mulut, tak seret hakim
Pewarta : Benardy Ferdiansyah
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2021