Pemerintah agar melakukan evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan program PEN tahun lalu, agar pelaksanaannya di tahun ini dapat berjalan lebih baikJakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin mengatakan pentingnya kebijakan fiskal konsolidatif dalam melanjutkan proses pemulihan dan risiko pengelolaan fiskal seiring dengan meningkatnya penerimaan negara pada APBN 2021.
Kementerian Keuangan menargetkan penerimaan negara pada APBN tahun 2021 mencapai Rp1.743,6 triliun, atau tumbuh sebesar 6,7 persen dari realisasi sementara tahun sebelumnya, sementara alokasi belanja negara meningkat sebesar 6,2 persen menjadi Rp2.750 triliun.
“Di tengah kondisi lemahnya ekonomi yang sampai ini masih berlangsung, tentu saja kita perlu melengkapi kebijakan stimulus fiskal yang ekspansif dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang sudah berlangsung, dengan upaya konsolidasi menuju target disiplin fiskal seperti yang diatur dalam UU No. 2 tahun 2020," ujar Puteri.
Namun, selain itu, pemerintah tetap perlu berhati-hati dalam pemenuhan pembiayaan, pasalnya, tahun lalu masih ada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) cukup besar yang perlu dioptimalkan untuk pembiayaan tahun 2021,” ujar Puteri.
Sebagai informasi, Kementerian Keuangan mencatat realisasi defisit APBN tahun 2020 sebesar 6,09 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), atau lebih rendah dibandingkan perkiraan sebesar 6,34 persen terhadap PDB sesuai target Perpres No. 72 Tahun 2020. Sementara untuk tahun ini, pemerintah memperkirakan defisit APBN sekitar 5,7 persen terhadap PDB.
Pada kesempatan itu, Puteri Anetta juga menyatakan perlunya evaluasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) karena realisasi anggarannya pada 2020 masih di kisaran 83,4 persen dari total pagu Rp695,2 triliun.
"Pemerintah agar melakukan evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan program PEN tahun lalu, agar pelaksanaannya di tahun ini dapat berjalan lebih baik," katanya.
Berkaca pada pelaksanaan 2020, maka perbaikan dan integrasi data hingga mekanisme penyaluran menjadi kunci untuk memastikan program ini berjalan tepat sasaran pada tahun ini.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya penyerapan yang perlu digenjot sejak kuartal I-2021 untuk melanjutkan momentum pemulihan akhir tahun lalu dengan lebih maksimal.
Puteri memandang serangkaian stimulus fiskal ini juga memerlukan dukungan bauran stimulus moneter dan sektor perbankan.
"Tentu instrumen fiskal ini masih belum cukup untuk membangkitkan perekonomian mengingat hingga saat ini pertumbuhan kredit masih lesu, meski Bank Indonesia sudah beberapa kali menurunkan suku bunga kebijakan dan melakukan injeksi likuiditas," katanya.
Untuk itu, ujar dia, tetap diperlukan dorongan bauran kebijakan yang memadai antara fiskal, moneter, dan perbankan, agar manfaat lebih terasa untuk kebangkitan sektor riil.
Ia mengingatkan pula agar nomenklatur PEN harus dipastikan lagi karena menyangkut konsistensi dan kesinambungan dari program sebelumnya, termasuk, penjelasan lebih lanjut apakah alokasi PEN ini juga mencakup alokasi belanja pada kementerian/lembaga, seperti pada anggaran PEN 2020.
"Kita sadari betul perkembangan yang kian dinamis dapat menyebabkan penyesuaian atas desain stimulus. Yang penting, langkah antisipatif sudah disiapkan pemerintah untuk mengatasi dinamika pasar ke depan," ucap Puteri.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan proyeksi alokasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) tahun ini mencapai Rp553,09 triliun atau mendekati realisasi 2020 sebesar Rp579,78 triliun.
“Dalam rapat sidang kabinet lalu, paripurna dan dalam rapat-rapat kami, Kementerian Keuangan sudah melakukan pendataan dan angka terkait alokasi pemulihan ekonomi 2021 ini besarnya adalah Rp553 triliun,” katanya dalam acara Akselerasi Pemulihan Ekonomi di Jakarta, Selasa (26/1).
Airlangga menyatakan pemerintah meningkatkan alokasi anggaran PEN dari sebelumnya Rp403,9 triliun sebagai bentuk komitmen serta dukungan terhadap pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi COVID-19.
Menurut dia, selama herd immunity masyarakat Indonesia belum terpenuhi melalui vaksinasi yang akan dilakukan selama satu tahun ke depan maka enam bidang harus terus mendapat dukungan.
Enam bidang yang masuk dalam fokus anggaran PEN 2021 sebesar Rp553,09 triliun meliputi kesehatan, perlindungan sosial, program prioritas, UMKM dan pembiayaan korporasi, serta insentif usaha.
Baca juga: Menkeu: Ada indikasi kebutuhan mendesak Rp76,7 triliun tangani pandemi
Baca juga: Sri Mulyani sebut anggaran PEN 2021 Rp553,1 triliun berpotensi naik
Baca juga: Menko Airlangga sebut proyeksi alokasi PEN 2021 capai Rp553,09 triliun
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2021
