Libya terpecah sejak 2014 antara Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) --yang diakui dunia-- di ibu Kota Tripoli di wilayah barat dan Militer Nasional Libya (LNA) pimpinan Khalifa Haftar, yang berbasis di wilayah timur.
Kedua pemerintahan saingan itu menyepakati gencatan senjata pada Oktober, tetapi belum angkat kaki. Haftar didukung oleh Uni Emirat Arab (UAE), Mesir dan Rusia. Pemerintah GNA mendapat dukungan dari Turki.
"Gencatan senjata masih berlangsung," kaya Guterres kepada wartawan, Kamis.
"Penting agar seluruh pasukan asing dan seluruh tentara bayaran asing terlebih dahulu bergeser ke Benghazi dan ke Tripoli dan, dari sana, mundur dan tinggalkan Libya, sebab warga Libya telah membuktikan bahwa, dengan tanpa campur tangan, mereka mampu menyelesaikan masalah-masalahnya," kata Guterres.
Libya awalnya mengalami kekacauan pascapenggulingan pimpinan Muammar Gaddafi pada 2011.
Dewan Keamanan (DK) PBB pada Kamis membahas situasi Libya.
Dewan beranggotakan 15 negara itu melalui pernyataan menyerukan penarikan penuh pasukan asing dan tentara bayaran "tanpa ditunda". Dewan juga meminta agar seluruh aktor Libya dan internasional menghormati embargo senjata dan kesepakatan gencatan senjata.
Penjabat Duta Besar AS untuk PBB Richard Mills membeberkan nama negara-negara yang dimaksud.
"Kami mendesak seluruh pihak eksternal, yang mencakup Rusia, Turki dan UAE, agar menghormati kedaulatan Libya dan segera menghentikan semua intervensi militer di Libya," kata Mills kepada DK PBB.
"Kami meminta Turki dan Rusia agar segera membawa pulang pasukan mereka dari negara tersebut dan menarik tentara bayaran asing dan proksi militer yang telah mereka rekrut, biayai, kerahkan, dan dukung di Libya," katanya.
Sumber: Reuters
Baca juga: Dewan Keamanan PBB setujui utusan baru untuk tengahi Libya
Baca juga: 10.000 lebih gerilyawan Suriah bertempur di Libya
Baca juga: Pasokan kesehatan COVID-19 WHO tiba di Libya
Libya Minta Bantuan Tanggulangi Terorisme
Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2021
