"Selain itu, pemerintah juga harus meningkatkan perbaikan mekanisme pengalokasian, perubahan nilai alokasi anggaran, menghapus kegiatan-kegiatan program PEN yang boros dan tidak efektif, hingga menempatkan skala prioritas dalam menjaga konsumsi masyarakat untuk makanan dan minuman tetap terjaga dengan baik," ujar ekonom Indef M Rizal Taufikurrahman dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Minggu.
Ia menambahkan alokasi anggaran PEN tahun 2021 yang diperkirakan sebesar Rp619 triliun juga perlu dikaji ulang.
Menurut dia, program pemulihan ekonomi nasional tahun 2020 dengan realisasi sebesar Rp579,78 triliun atau 83,34 persen dari target sebesar Rp695,2 triliun belum dapat pendorong lebih besar pemulihan ekonomi nasional.
"Karena itu, program PEN ke depannya perlu terobosan lain agar mempercepat pemulihan ekonomi nasional," katanya.
Di samping itu, lanjut Rizal, pemerintah juga harus dapat memastikan bahwa ketersediaan vaksin benar-benar dapat disediakan dalam kurun waktu tahun 2021.
"Untuk itu, perlu upaya yang cukup serius dalam pengadaan vaksin dalam kurun waktu relatif cepat," katanya.
Ia mengatakan keberadaan vaksin dari sisi penyediaan (supply) diperkirakan hingga tahun 2023 dimana the economist memperkirakan hingga triwulan 3 tahun 2023 baru 60 persen penduduk sasaran yang bisa divaksinasi dari target 70 persen.
"Artinya, kondisi covid akan terus membayangi hingga tahun 2023. Implikasinya, maka Indonesia akan masuk resesi yang berkepanjangan. Ketidakpastian ini akan memberikan sinyal bahwa akan sulit ekonomi pulih dalam waktu dekat," katanya.
Baca juga: Kemenkeu pastikan anggaran PEN 2021 menuju Rp627,9 triliun
Baca juga: Sri Mulyani sebut anggaran PEN 2021 naik hingga Rp619 triliun
Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2021
