Bappenas: Pembangunan properti di IKN dongkrak pertumbuhan 0,2 persen

Bappenas: Pembangunan properti di IKN dongkrak pertumbuhan 0,2 persen

Lokasi Ibu Kota Negara Indonesia yang baru di wilayah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. ANTARA/Novi Abdi.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mengungkapkan pembangunan properti yakni rumah dan kantor di Ibu Kota Negara (IKN) berpeluang mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi nasional rata-rata 0,2 persen per tahun.

"Sekarang kita memberikan business opportunity bagi swasta di IKN tapi ada syaratnya, pandemi harus kita kendalikan," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Selasa.

Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur, diperkirakan juga akan terdongkrak mencapai 2,1 persen rata-rata per tahun.

Dalam paparannya, Menteri PPN menjelaskan provinsi lain di sekitar Kalimantan Timur juga merasakan dampak positif karena pembangunan properti di IKN di antaranya di Kalimantan Utara dengan perkiraan mendorong laju pertumbuhan 0,3 persen.

Selain itu, di Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah dengan proyeksi masing-masing 0,2 persen.

Kemudian, Nusa Tenggara dan Bali dan beberapa wilayah di Sulawesi dengan kisaran mencapai 0,1 persen.

Pembangunan IKN,  juga akan mendorong penyerapan tenaga kerja sekitar 1,2-1,3 juta orang sekaligus mewujudkan pemerataan pembangunan dan investasi.

"Bappenas telah mencoba menghitung bagaimana tidak mengganggu APBN. Kita ingin memberikan kesempatan seluasnya kepada swasta, dengan demikian ekonomi bergerak, kesempatan kerja terbentuk," ucapnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata menambahkan pembangunan keseluruhan di IKN diperkirakan menelan dana sekitar Rp500 triliun hingga 2024.

Untuk kebutuhan pembangunan perumahan, lanjut dia, diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp330 triliun hingga 2045.

Sedangkan hingga 2024, lanjut dia, diperkirakan menelan hingga Rp80 triliun untuk membangun perumahan karena belum semua aparatur sipil negara (ASN) akan pindah ke IKN.

Bappenas mencatat pembangunan IKN bisa menjadi salah satu cara untuk mendorong investasi setelah pandemi, dengan syarat pembangunan dilakukan setelah pandemi dapat dikendalikan dengan menurunkan pertambahan kasus positif COVID.

Salah satu cara investasi untuk mempercepat pemulihan ekonomi adalah melalui pembangunan sarana perumahan dan perkantoran di IKN.

Bappenas memproyeksi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen pada 2021, dibutuhkan total investasi sekitar Rp5.817,3-Rp5.912,1 triliun.

Sementara itu, realisasi investasi pada 2020 sebesar Rp4.897,78 triliun karena ekonomi terkontraksi.

Sedangkan pada 2021, Bappenas mencatat dibutuhkan tambahan investasi sebesar Rp919,5 triliun hingga Rp1.014,32 triliun dari 2020 agar ekonomi dapat tumbuh di kisaran 4,5-5,5 persen.

Baca juga: Fokus tangani COVID, pemerintah tak anggarkan proyek ibu kota baru

Baca juga: Soal ibu kota baru, Luhut katakan pemerintah fokus tangani COVID-19

Baca juga: Prioritas anggaran untuk corona, pembangunan ibu kota bisa ditunda

 
Pewarta : Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © ANTARA 2021