Komisi II DPR RI janji perjuangkan nasib guru honorer di Kepri

Komisi II DPR RI janji perjuangkan nasib guru honorer di Kepri

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung. ANTARA/Ogen

Tanjungpinang (ANTARA) - Komisi II DPR RI berjanji akan memperjuangkan nasib 1.044 tenaga guru honorer Provinsi Kepri yang diusulkan ke pemerintah pusat untuk ikut seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

"Berdasarkan laporan Pemprov Kepri, dari ribuan guru honorer yang diusulkan ke pusat, baru puluhan saja yang sudah diangkat jadi P3K," kata Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung saat kunjungan kerja ke Kepri, Selasa.

Politikus Golkar itu memastikan pengangkatan guru honorer Kepri jadi P3K menjadi salah satu atensi pihaknya dalam kunjungan kerja pada masa sidang tahun 2020—2021.

"Komisi II DPR RI segera menggelar rapat kerja dengan Kemenpan-RB dan BKN terkait dengan nasib guru honorer tersebut," ujar Doli.

Baca juga: P2G minta pemerintah terbitkan SKB untuk lindungi guru honorer

Sementara itu, Kepala BKPSDM Provinsi Kepri Firdaus mengharapkan formasi 1.044 guru honorer yang telah diusulkan ikut seleksi P3K tersebut disetujui sepenuhnya oleh pemerintah pusat.

Ia pun berharap pemerintah pusat menambah jumlah formasi penerimaan P3K, khusus di wilayah Kepri.

"Kalau bisa formasinya lebih, jangan sampai kurang dari 1.044 guru honorer yang sudah diusulkan ikut seleksi P3K itu," ujar Firdaus.

Firdaus belum mengetahui jadwal dan teknis pelaksanaan penerimaan P3K karena hal itu sepenuhnya jadi wewenang Kemenpan-RB dan BKN.

Kendati demikain, kata dia, seleksi penerimaan P3K bakal menggunakan sistem CAT, seperti halnya pada penerimaan CPNS.

Baca juga: Wakil Ketua DPR sesalkan pemecatan guru honorer di Bone

"Kalau ada guru honorer yang mungkin kurang paham dengan sistem CAT, kami lakukan simulasi terlebih dahulu sebelum mereka ikut ujian berbasis komputer," katanya.

Firdaus menjelaskan bahwa P3K merupakan ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja.

P3K digaji menggunakan dana APBN serta mendapat tunjangan kinerja daerah (TKD) dari pemerintah daerah.
Pewarta : Ogen
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2021