Kemarin, 30 sidang putusan perkara pilkada hingga kritik bukan radikal

Kemarin, 30 sidang putusan perkara pilkada hingga kritik bukan radikal

Wakil Presiden Ma'ruf Amin di rumah dinas wapres Jakarta, Selasa (16/2/2021). ANTARA/HO-Asdep KIP Setwapres.

Jakarta (ANTARA) -
Beberapa berita politik kemarin (Selasa 16/2) menjadi perhatian pembaca dan masih menarik untuk dibaca kembali, dari Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pengucapan putusan dan ketetapan untuk 30 permohonan perselisihan hasil Pilkada 2020 hingga Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan bahwa memberikan kritik terhadap pemerintah bukan termasuk tindakan radikal selama kritik tersebut disampaikan sesuai koridor hukum.
 
 
 
Berikut lima berita politik kemarin yang masih menarik untuk dibaca kembali:
 
 
 
MK gelar sidang putusan untuk 30 perkara sengketa hasil pilkada
 
Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pengucapan putusan dan ketetapan untuk 30 permohonan perselisihan hasil Pilkada 2020 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa.
 
 
 
Selengkapnya baca di sini
 
 
 
Wapres: Ikut vaksinasi COVID-19 merupakan wujud pengamalan Pancasila
 
Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan dengan mengikuti program vaksinasi dan menerapkan protokol kesehatan merupakan wujud dari pengamalan Pancasila, khususnya sila kedua dan ketiga.
 
 
 
Selengkapnya baca di sini
 
 
 
Panglima TNI: Prajurit harus hindari pelanggaran HAM
 
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan prajurit harus menghindari pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
 
 
 
Selengkapnya baca di sini
 
 
 
Pemuka agama seruhkan akhiri konflik Intan Jaya
 
Pemuka agama yang menjabat Administratur Keuskupan Timika Pastor Marthen Kuayo Pr menyerukan semua pihak untuk mengakhiri konflik bersenjata yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua.
 
 
 
Selengkapnya baca di sini
 
 
 
Wapres: Selama tidak mengancam, mengkritik bukan tindakan radikal
 
Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan bahwa memberikan kritik terhadap pemerintah bukan termasuk tindakan radikal selama kritik tersebut disampaikan sesuai koridor hukum dan tidak mengancam terjadinya perpecahan bangsa.
 
 
 
Selengkapnya baca di sini
Pewarta : Boyke Ledy Watra
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2021