Pemprov Bali kuatkan skema KPBU dalam pelayanan air minum empat daerah

Pemprov Bali kuatkan skema KPBU dalam pelayanan air minum empat daerah

Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Bali I Gede Indra Dewa Putra saat membuka FGD tersebut di Denpasar. ANTARA/HO-Pemprov Bali.

Denpasar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Bali menguatkan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam pelayanan air minum untuk kawasan Bali Selatan SPAM Ayung 1 yang meliputi Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Gianyar dan Tabanan (Sarbagita).

"Proyek SPAM Ayung I akan dilaksanakan melalui mekanisme Prakarsa Badan Usaha (unsolicited) sehingga dapat memberikan manfaat serta mendukung program percepatan Pemerintah Provinsi Bali dalam penyediaan sistem air minum," kata Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Bali I Gede Indra Dewa Putra di Denpasar, Kamis.

Ia menambahkan SPAM Ayung I merupakan rangkaian proyek dari Proyek Strategis Nasional "SARBAGITA" di Kawasan Bali Selatan (SPAM Regional Bali Selatan) untuk memenuhi kebutuhan air minum yang dialokasikan sebesar 1.750 liter per detik.

Daerah pelayanan SPAM ini meliputi Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Tabanan dengan sumber air baku diambil dari Waduk Sidan.

Baca juga: Bappenas: Proyek infrastruktur air minum perlu perhatikan beberapa hal

Kawasan Sarbagita merupakan daerah di Provinsi Bali yang memiliki tingkat pertumbuhan penduduk tertinggi di Provinsi Bali. Aktivitas domestik (rumah tangga) dan non-domestik di wilayah ini yang sangat tinggi menyebabkan kebutuhan terhadap air bersih dalam jumlah yang besar.

Berdasarkan data, kebutuhan air pada tahun 2020 untuk seluruh Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Tabanan mencapai 4.936,33 liter per detik.

"Proyeksi hingga pada tahun 2040, kebutuhan untuk keempat kabupaten dan kota tersebut mencapai 8.452 liter per detik, atau setara dengan 65 persen total kebutuhan air bersih Provinsi Bali pada tahun tersebut," ucapnya.

Menurut dia, kapasitas penyediaan air bersih yang saat ini dimiliki Provinsi Bali tidak dapat memenuhi kebutuhan hingga tahun 2040, sehingga diperlukan perencanaan pembangunan infrastruktur.

Baca juga: Dua pelabuhan dibangun di Bali untuk tingkatkan kualitas pariwisata

Baca juga: Kemenparekraf revitalisasi infrastruktur pendukung wisata Pantai Kuta

 
Pewarta : Ni Luh Rhismawati
Editor: Satyagraha
COPYRIGHT © ANTARA 2021