KSP: Laju kemiskinan Indonesia terkendali

KSP: Laju kemiskinan Indonesia terkendali

Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Panutan S. Sulendrakusuma. ANTARA/HO-KSP.

Jakarta (ANTARA) - Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Panutan S. Sulendrakusuma mengatakan pemerintah berhasil menekan potensi melonjaknya angka kemiskinan pada tahun 2020.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah angka kemiskinan Indonesia sebanyak 27,55 juta per September 2020, atau jauh lebih rendah dari estimasi Bank Dunia.

"Estimasi Bank Dunia bisa terjadi tanpa adanya program emergensi sosial yang tepat untuk rumah tangga. Data BPS membuktikan bahwa kebijakan pemerintah melalui program-program yang memberikan bantalan sosial mampu menekan angka kemiskinan yang tinggi," ujar Panutan, dalam siaran pers di Jakarta, Rabu.

Panutan mengatakan laju kemiskinan dapat ditekan melalui intervensi yang tepat dari pemerintah, terutama melalui sejumlah program pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang sangat membantu seluruh masyarakat terutama menengah ke bawah.

Salah satunya adalah perlindungan sosial dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang merupakan instrumen utama untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan.

Sebagai informasi, pada 2020, Pemerintah menganggarkan dana PEN sebesar Rp695,2 triliun. Dari keseluruhan anggaran tersebut, sudah terserap sebesar 72,3 persen hingga Desember 2020.

Baca juga: Sri Mulyani paparkan lima kebijakan pendukung pemulihan ekonomi 2021

Baca juga: KSP: Pemulihan ekonomi Indonesia bergerak positif

"Pada 2020, program perlindungan sosial mampu melindungi masyarakat miskin dan rentan," tutur Panutan.

Panutan merinci, program PEN memberikan bantalan dan bantuan kepada enam sektor yaitu kesehatan, perlindungan sosial, sektoral dan pemda, UMKM, pembiayaan korporasi, dan insentif usaha.

Dari enam komponen tersebut, program Perlindungan Sosial mendapatkan alokasi anggaran yang paling besar yaitu Rp230,21 triliun dengan serapan anggaran yang sangat baik yaitu Rp217,99 triliun atau 94,7 persen per 23 Desember 2020.

Tidak hanya melindungi yang miskin dan rentan, kata dia, pemerintah juga melaksanakan kebijakan dan program yang melindungi penduduk kelas menengah.

Program tersebut berupa perluasan penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Diskon Listrik, BST non Jabodetabek.

Selain itu juga terdapat program Bantuan Sembako Jabodetabek, BLT Dana Desa, Pra Kerja, Subsidi Gaji Naker, Bantuan Beras PKH, BST Kartu Sembako, Subsidi Gaji Guru Honorer Kemendikbud, dan Subsidi Kuota Kemendikbud.

"Sehingga program PEN mampu menyelamatkan lebih dari 5 juta orang menjadi kategori miskin baru," jelas Panutan.

Baca juga: Menteri PPN beberkan upaya hilangkan kemiskinan ekstrem di Indonesia

Baca juga: Kedermawanan Indonesia diyakini mampu atasi resesi ekonomi
Pewarta : Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2021