Moeldoko akan laporkan penyelesaian konflik agraria kepada Presiden

Moeldoko akan laporkan penyelesaian konflik agraria kepada Presiden

Kepala Staf Kepresidenan didampingi Deputi II Kantor Staf Presiden Abetnego Tarigan bertemu dengan perwakilan masyarakat dan petani Simalingkar dan Sei Mencirin di Medan Sumatera Utara. ANTARA/HO-KSP.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko akan segera melaporkan hasil penyelesaian konflik agraria petani di wilayah Simalingkar dan Sei Mencirim, Sumatera Utara kepada Presiden.

Hal tersebut disampaikan Moeldoko seusai Kantor Staf Kepresidenan memfasilitasi dialog antara petani desa Simalingkar dan Sei Mencirim, Sumatera Utara dengan PTPN II.

"Hasil pertemuan tersebut akan segera saya laporkan kepada Presiden," ujar Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam siaran pers, di Jakarta, Senin.

Sebelumnya Kedeputian 2 Kantor Staf Presiden memfasilitasi dialog antara petani desa Simalingkar dan Sei Mencirim, Sumatera Utara dengan PTPN II. Langkah ini dilakukan untuk memastikan adanya solusi terbaik bagi konflik agraria yang terjadi antara kedua pihak.

"Saya minta Selasa nanti segera diselesaikan. Jangan lagi banyak yang diperdebatkan. Ini pertemuan terakhir untuk menyelesaikan konflik ini," tutur Moeldoko.

Dalam empat kali rapat tingkat menteri yang digelar Kantor Staf Presiden, sejak warga Simalingkar dan Sei Mencirim diterima Presiden pada 27 Agustus 2020, PTPN II diminta menyediakan lahan perumahan dan pertanian bagi anggota serikat tani yang sudah diverifikasi.

Anggota serikat tani yang sudah diverifikasi akan dibangunkan rumah di atas lahan seluas 150 meter persegi untuk setiap kepala keluarga dan skema pinjam pakai lahan produksi 2500 m2/KK yang masa pakainya 35 tahun. Tak hanya itu, lahan tersebut dapat diperpanjang sesuai kondisi.

Dari hasil rapat itu, Moeldoko juga menambahkan, Pemerintah akan memberikan dukungan program pemberdayaan masyarakat, pasca redistribusi lahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Keputusan rapat sebelumnya sudah saya laporkan kepada Presiden dan beliau menyetujui skema penyelesaian yang kita sepakati," jelas Moeldoko.

Direktur PTPN II Irwan Perangin-angin menjelaskan, lokasi untuk rumah sudah disiapkan dan tinggal proses finalisasi. Begitu juga dengan lahan pertaniannya.

"Pada intinya kami tetap mengikuti keputusan hasil rapat," kata Irwan.

Baca juga: Reformasi agraria dan perhutanan sosial solusi kikis konflik kehutanan

Baca juga: Petani asal Deli Serdang memilih bertahan di Jakarta


Sementara perwakilan petani Imam Wahyudi berharap, pertemuan petani dengan KSP dan PTPN II dapat menghasilkan solusi terbaik dan segera direalisasikan. Namun sambil menunggu realisasi penyelesaian konflik, Imam berharap, para petani bisa mulai bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

Hadir mendampingi Moeldoko, Deputi II Kantor Staf Presiden Abetnego Tarigan menjelaskan, KSP mengawal implementasi Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial agar berjalan dan tercapai sesuai Visi Misi Presiden.

Penyelesaian konflik agraria merupakan bagian dari agenda program prioritas nasional yang dikawal oleh KSP.

"Salah satu konflik yang diterima dan menjadi prioritas untuk diselesaikan adalah kasus Petani Simalingkar dan Sei Mencirim yang berkonflik dengan PTPN II di Sumatera Utara," ujar Abetnego.

Sebagai informasi, pada 27 Agustus 2020, sebanyak lima orang perwakilan Petani Simalingkar dan Sei Mencirim yang sebelumnya melakukan aksi jalan kaki dari Medan ke Jakarta diterima oleh Presiden.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden mendengarkan duduk permasalahan yang dialami oleh para petani dan pada akhirnya memberikan arahan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk segera menyelesaikan tuntutan petani.

Baca juga: KSP sepakati 14 hari percepat penyelesaian konflik agraria kehutanan

Baca juga: KSP percepatan penyelesaian 60 konflik agraria perkebunan

 
Pewarta : Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2021