Ekonom apresiasi Kementerian PUPR terkait pembangunan infrastruktur

Ekonom apresiasi Kementerian PUPR terkait pembangunan infrastruktur

Pekerja menyelesaikan pembangunan Jembatan Merangin 2 di samping Jembatan Merangin, Jalan Lintas Sumatera Jambi-Sumbar, Bangko, Merangin, Jambi, Minggu (7/3/2021). Pembangunan jembatan di atas pertemuan arus Sungai Batang Merangin dan Sungai Batang Mesumai dengan nilai proyek Rp58 miliar dari APBN tersebut ditargetkan selesai dalam tahun ini. ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan/rwa.

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani mengapresiasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR terkait pembangunan infrastruktur yang memberikan multiplier effect ekonomi bagi masyarakat.

"Saya sebenarnya mengapresiasi karena dari banyak kementerian, salah satunya Kementerian PUPR termasuk dalam infrastruktur ini sudah mulai banyak memikirkan tidak hanya membangun infrastruktur, namun yang dipikirkan adalah ketika membangun infrastruktur maka bagaimana supaya ekonomi masyarakat sekitarnya tidak mati," ujar Aviliani dalam pembukaan Konsultasi Regional Kementerian PUPR 2021 di Jakarta, Senin.

Menurut Aviliani, infrastruktur ini memiliki beberapa fungsi. Fungsi pertama adalah penyerapan tenaga kerja yang saat ini menjadi sangat penting karena dalam kondisi pandemi yang dibutuhkan dari proyek pembangunan infrastruktur itu justru untuk penyerapan tenaga kerjanya. Pembangunan infrastruktur paling banyak menyerap tenaga kerja.

Ia mengatakan selama 2020 banyak anggaran yang tidak dikontribusikan untuk pembangunan infrastruktur, melainkan untuk penanganan pandemi Covid-19. Namun untuk tahun 2021 ini, kata Aviliani, sebenarnya akan membuat banyak terjadi penyerapan tenaga kerja terkait dengan infrastruktur.

Kemudian fungsi kedua dari pembangunan infrastruktur, kata Aviliani, harus memberikan multiplier effect ekonomi terhadap suatu daerah.

"Maka dari itu tidak boleh membangun infrastruktur hanya untuk kepentingan politik, namun tidak memberikan multiplier effect ekonomi," ujar Aviliani.

Menurutnya, ketika pembangunan infrastruktur ini harus dibiayai oleh utang maka akan sulit bagi pemerintah untuk mengembalikan utang tersebut dari sisi multiplier effect ekonominya.

"Banyak sekali di masa lalu pembangunan-pembangunan infrastruktur itu dikaitkan dengan kepentingan politik atau hanya untuk jangka waktu sementara. Dengan demikian ketika pembangunan infrastruktur itu telah selesai maka infrastruktur itu menjadi mangkrak. Ini yang sebenarnya tidak boleh dilakukan di masa mendatang," ujarnya.

Baca juga: Menteri PUPR tak ingin wariskan proyek mangkrak, harus tuntas 2024
Baca juga: Menteri PUPR paparkan fokus pembangunan infrastruktur tahun 2022
Baca juga: Bantu pembangunan, tiga BUMN infrastruktur sambut baik kehadiran LPI
Pewarta : Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2021