Ditlantas Polda Metro tegaskan pengawalan adalah wewenang Polri

Ditlantas Polda Metro tegaskan pengawalan adalah wewenang Polri

Sejumlah Polisi Lalu Lintas Wanita mengikuti Apel gelar Pasukan Operasi Patuh Jaya Tahun 2020 di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (23/7/2020). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/nz

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya menegaskan bahwa kewenangan dalam memberikan pengawalan di jalan adalah wewenang Kepolisian Republik Indonesia.

"Dalam pengawalan itu kita kan menghentikan kendaraan orang lain, nah yang berhak menghentikan kendaraan lain hanyalah Polri. Jadi sebetulnya itu intinya yang berhak menghentikan kendaraan lain adalah Polri," kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo kepada wartawan di Gedung Bareskrim Polri, Senin.

Hal itu disampaikan Sambodo terkait beredarnya video pengendara mobil sport Porsche yang dihentikan dan ditilang oleh polisi.

Polisi mengatakan pengemudi Porsche itu ditilang karena ugal-ugalan di jalanan pada Jumat (12/3). Konvoi mobil mewah itu juga disebut dikawal oleh petugas dari Dinas Perhubungan (Dishub).

Sambodo kembali mengatakan bahwa kewenangan memberikan pengawalan di jalan telah diatur oleh undang-undang.

"Dalam pengawalan kan kadang memang harus menghentikan kendaraan orang lain, itu sebabnya pengawalan menjadi kewenangan Polri dan petugas lainnya menurut undang-undang, seperti pengawalan presiden dari POM TNI," katanya.

Baca juga: Ditlantas Polda Metro larang personelnya kawal moge dan sepeda
Baca juga: Polda Metro tingkatkan patroli di kawasan potensi balapan liar


Sambodo juga menyebut ada tujuh kategori yang berhak mendapatkan pengawalan yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam Pasal 134 diatur, ada tujuh kendaraan yang mendapat hak utama, yakni:

1. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;
2. Ambulans yang mengangkut orang sakit;
3. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas;
4. Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia;
5. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara;
6. Iring-iringan pengantar jenazah
7. Konvoi dan/atau Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pewarta : Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2021