Kritikan tersebut disampaikan Majelis Sekretaris Partai yakni Shamsul Iskandar Mohd Akin (Partai Keadilan Rakyat), Khalid Samad (Partai Amanah Negara) dan Liew Chin Tong (Partai Aksi Demokrasi/DAP), Kamis.
"Pertemuan ini menimbulkan beberapa persoalan berkait pendirian Malaysia terhadap junta Myanmar," katanya.
Umum memaklumi bahwa pemerintah yang dipilih rakyat Myanmar secara sah telah digulingkan pihak tentara Myanmar atau Tatmadaw dalam satu kudeta pada 1 Februari 2021.
Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin sebelum ini telah meminta tahanan politik termasuk Aung San Suu Kyi dibebaskan segera.
"Beliau juga telah meminta agar satu sidang darurat ASEAN diadakan untuk membincangkan keadaan di Myanmar setelah kudeta Tatmadaw pada 1 Februari 2021. Namun permintaan-permintaan ini belum dilaksanakan atau tercapai," katanya.
Mereka berpendapat pertemuan Duta Besar Malaysia dengan junta Myanmar, terutama tatkala pendirian Malaysia
dalam isu tahanan politik dan sidang darurat ASEAN tidak berubah, menimbulkan persepsi Malaysia mengakui pemerintah tersebut.
"Ini tidak membantu usaha mengembalikan demokrasi di Myanmar. Oleh karena itu, kami mendesak Menteri Luar Negeri untuk segera memberi penjelasan," katanya.
Sementara itu Kementrian Luar Negeri Malaysia belum memberikan tanggapan terkait masalah tersebut.
Baca juga: Malaysia: ASEAN harus mainkan peran besar atas situasi Myanmar
Pewarta: Agus Setiawan
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2021
