Temanggung (ANTARA) - Pupuk kimia hingga saat ini masih menjadi andalan sebagian besar petani di Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, dalam bercocok tanam, baik padi maupun palawija.

Ketergantungan terhadap pupuk buatan pabrik tersebut mengakibatkan kebutuhan akan pupuk kimia semakin besar.

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi tindak penyelewengan pupuk bersubsidi bagi petani tersebut agar tepat sasaran.

Guna memantau distribusi pupuk bersubsidi pemerintah telah membentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Selain itu juga dilakukan pemberlakuan kartu tani untuk menebus pupuk bersubsidi itu.

Namun upaya itu belum menjamin kalangan petani mendapatkan jatah pupuk bersubsidi yang mereka harapkan, bahkan beberapa bulan menjelang akhir tahun pupuk bersubsidi seringkali sulit untuk didapatkan.

Guna menjamin ketersediaan dan kecukupan pupuk bagi petani, tahun ini Kabupaten Temanggung mendapat alokasi tambahan pupuk bersubsidi, khususnya urea lebih dari 100 persen dari alokasi tahun lalu. Bukan hanya petani di Kabupaten Temanggung, untuk tingkat Provinsi Jawa Tengah juga mendapat tambahan serupa.

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Temanggung Joko Budi Nuryanto menyampaikan alokasi pupuk urea bersubsidi pada 2021 di Kabupaten Temanggung mencapai 38.293 ton atau naik sekitar 124 persen dari alokasi tahun 2020 sebanyak 17.052 ton.

Dengan mendapat alokasi 38.293 ton tersebut mencapai 99,9 persen dari usulan sebanyak 38.304 ton, diharapkan  ke depan tidak ada lagi keluhan tentang kelangkaan pupuk urea khususnya.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut pihaknya kemudian berkoordinasi dengan para distributor dan para kios pupuk lengkap karena mereka yang berhak langsung menyediakan pupuk bagi para petani.

"Kami sudah menerbitkan SK alokasi pupuk per kecamatan pada Januari 2021 dan sudah kami sampaikan ke para distributor sehingga tidak boleh ada lagi keluhan kalau belum ada pupuk, karena sebetulnya sejak 5 Januari 2021 prinsip sudah tersedia pupuk," katanya.

Selain urea ada beberapa jenis pupuk bersubsidi lain yang dialokasikan untuk Temanggung dan tahun ini Temanggung mandapatkan satu jenis pupuk baru yang sebelumnya tidak ada, yaitu pupuk organik cair.

Dengan mendapat alokasi pupuk organik cair ini harapannya petani semakin meningkat penggunaan pupuk organik dan tahun ini juga tetap mendapat alokasi pupuk organik granul.

Alokasi pupuk bersubsidi di Kabupaten Temanggung tahun 2021 selain urea, yakni pupuk SP36 dari usulkan 20.655 ton disetujui 19.932 ton, pupuk ZA dari usulkan 29.900 ton disetujui 22.664 ton, dan pupuk NPK dari usulan 39.993 ton disetujui 14.111 ton.

Dengan alokasi pupuk urea, SP36, dan ZA tersebut diharapkan sudah bisa mencukupi semua kebutuhan petani di Kabupaten Temanggung tahun 2021.

Kegunaannya pupuk tersebut untuk tanaman pangan, hortikultura, dan tanaman perkebunan.

Total luas areal tanam di Kabupaten Temanggung hampir 160.000 hektare, dengan jenis tanaman antara lain padi, jagung, tembakau, kopi, dan hortikultura.

Ketua Kelompok Tani Bumi Makmur Desa Bumiayu, Kecamatan Selopampang, Kabupaten Temanggung Rahmadi (55) menyambut baik penambahan alokasi pupuk bersubsidi tersebut, karena selama ini pada masa tanam menjelang akhir tahun hampir selalu kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi.

Sudah lama petani berharap ada penambahan alokasi pupuk bersubsidi sehingga bisa mencukupi kebutuhan untuk bercocok tanam.

"Mudah-mudahan penambahan alokasi tersebut benar-benar terealisasi sehingga petani merasakan manfaatnya, karena kalau harus membeli pupuk nonsubsidi sangat berat bagi petani," katanya.

Baca juga: Pupuk Indonesia siap penuhi tambahan alokasi subsidi satu juta ton
Baca juga: Atasi kelangkaan pupuk subsidi, Pupuk Indonesia dapat Rp3,1 triliun


Kartu Tani

Selama ini, untuk menebus pupuk bersubsidi petani sudah biasa dengan menggunakan Kartu Tani.

Agar menghemat biaya transportasi mereka secara bersama-sama melalui kelompok menebus jatah pupuknya, bahkan uang pembelian menggunakan dana yang dimiliki kelompok, karena belum tentu saat ada pupuk semua petani memiliki dana untuk menebusnya.

Kartu Tani anggota dikumpulkan kemudian kelompok membelikan pupuk, jadi petaninya utang dengan kelompok dan membayarnya waktu panen dan disepakati jika saat panen tidak membayar utang tersebut mereka siap untuk dikeluarkan dari anggota.

Permasalahannya, pada akhir tahun atau pada masa tanam ketiga biasanya petani belum membeli pupuk, tetapi barang sudah tidak ada.

Pada bulan-bulan awal tahun seperti sekarang ini kelompok sudah mempunyai stok pupuk.

"Begitu sudah tersedia pupuk, sejak awal kelompok kami mengeluarkan uang untuk membeli pupuk, diambil dulu sebagian sekitar 15 ton untuk satu musim dari kuota keseluruhan sekitar 45 ton per tahun," katanya.

Kemudian pertengahan tahun mengambil lagi 15 ton dan biasanya sisanya sudah tidak ada. Sekarang harga pupuk urea bersubsidi naik menjadi sekitar Rp112.000 per sak isi 50 kilogram dari sebelumnya Rp 96.000 per sak.

"Sebenarnya lebih nyaman tidak pakai kartu dalam penebusan pupuk bersubsidi, karena sewaktu-waktu bisa membeli. Tetapi dengan Kartu Tani ini memang penerima subsidi bisa tepat sasaran," katanya.

Pakai Kartu Tani tidak masalah, asal sewaktu-waktu diambil pupuk tersedia, termasuk di akhir tahun. Apalagi petani tidak pasti mempunyai uang, waktu ada uang tetapi barang tidak ada.

Pembelian atau penebusan pupuk dilakukan oleh kelompok dan tidak semua kelompok melakukan hal itu, karena tidak semua kelompok mempunyai modal.

Bagi kelompok Bumi Makmur dengan jumlah anggota 110 orang penggunaan pupuk urea sudah cukup berkurang, yakni 25 kilogram per 1.000 meter persegi karena petani punya persediaan pupuk kandang dan karena di desa ada pupuk kandang, biasanya pupuk organik bersubsidi tidak terserap.

Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan yang juga Wakil Ketua Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Temanggung Masrik Amin Zuhdi menyampaikan kebutuhan pupuk petani ada usulan alokasi lewat rencana difinitif kebutuhan kelompok (RDKK), biasanya petani dalam menyusun RDKK dibantu Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).

Kebutuhan pupuk dihitung sesuai budi daya tanaman kelompok kemudian diusulkan untuk kebutuhan dalam satu tahun.

Pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi di Temanggung termasuk bagus dan pernah mendapat penghargaan bahwa penyerapan pupuk dengan kartu tani terbanyak di Indonesia.

Permasalahannya  jumlah anggaran dari APBN setiap tahun selalu berkurang, maka jumlah pupuk bersubsidi yang dialokasikan di RDKK itu selalu tidak bisa dipenuhi. Dengan demikian, bukan karena kartu taninya tidak bisa menebus, tetapi jumlah pupuk yang dialokasikan berkurang.

Sering kali ditempuh perubahan alokasi, namun semua itu yang menentukan adalah kuota dari pusat. Artinya ketika barang itu satu tahun tidak tercukupi dan sudah habis dalam jangka 9 atau 10 bulan, kemudian 2 bulan atu 3 bulan berikutnya harus dianggarkan di dalam perubahan.

Biasanya mulai kekurangan pupuk terjadi sekitar bulan Agustus ke atas, kejadian ini hampir setiap tahun karena diserap pada awal-awal masa tanam.

Penebusan pupuk bersubsidi dengan sistem Kartu Tani sebenarnya di Temanggung berjalan lancar, cuma kalau kuotanya kurang karena jatah subsidinya berkurang dari kebutuhan alokasi ini yang menjadi permasalahan.

Namun, katanya dengan adanya tambahan alokasi pupuk bersubsidi tahun ini yang signifikan mudah-mudahan kebutuhan petani bisa terpenuhi sehingga membuat petani untuk lebih semangat lagi dalam bercocok tanam.

Harapan petani penambahan alokasi pupuk tersebut bukan hanya di atas kertas, tetapi benar-benar terealisasi di lapangan dengan baik sehingga tidak ada lagi kelangkaan pupuk.
Baca juga: Mentan sebut produktivitas padi turun jika subsidi pupuk dicabut
Baca juga: Mentan sebut nilai manfaat subsidi pupuk capai 250 persen


 

Editor: Royke Sinaga
Copyright © ANTARA 2021