Anggota DPR: Vaksinasi COVID-19 disertai prokes ketat

Anggota DPR: Vaksinasi COVID-19 disertai prokes ketat

Dokumentasi. Kakanwil Kemenkumham Sulsel Harun Sulianto menerima suntikan vaksin COVID-19 tahap kedua atau dosis lengkap di Puskesmas Mangasa, Tamalate Makassar, Kamis (15/4). (ANTARA/HO/Humas Kanwil Kemenkumham Sulsel)

Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR RI Charles Honoris menyatakan vaksninasi COVID-19 yang digalakkan pemerintah saat ini harus disertai penerapan protokol kesehatan yang ketat.

"Jika itu tidak dilakukan, maka kasus COVID-19 di Indonesia akan seperti di India," kata Charles dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Dia menjelaskan peningkatan kasus COVID-19 di dunia yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir, harus disikapi serius oleh Pemerintah dan masyarakat Indonesia.

Baca juga: Wakil Wali Kota Batam dikabarkan positif COVID-19

Lonjakan kasus di India misalnya, harus menjadi pelajaran buat kita di Indonesia bahwa di negara dengan laju vaksinasi yang cepat sekalipun, kasus baru COVID-19 bisa meledak ketika protokol kesehatan diabaikan.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI menyatakan sebagai produsen vaksin, India sudah menyuntikkan lebih dari 100 juta vaksin ke warganya. Namun, dengan laju vaksinasi yang tinggi tersebut, India pada Rabu (14/4) tetap mencatat 184 ribu kasus baru akibat adanya pertemuan-pertemuan massal, yang diakui otoritas setempat, banyak diikuti peserta yang tidak mengenakan masker dan menjaga jarak.

Dari kasus di India kata dia, hendaknya semua pihak belajar bahwa vaksinasi penting sebagai intervensi untuk menciptakan herd immunity (kekebalan kawanan), namun tanpa dibarengi penerapan protokol kesehatan, masyarakat belum bisa sepenuhnya terlindungi dari penularan COVID-19.

Protokol kesehatan dan perubahan perilaku masyarakat masih menjadi senjata paling ampuh memutus rantai penularan COVID-19.

"Jadi, jangan sampai kita lalai, apalagi abai terhadap protokol kesehatan karena berpuas diri lantaran sudah divaksin," ujarnya.

Pemerintah, baik pusat maupun daerah, juga harus semakin tegas dalam menegakkan aturan terkait penerapan protokol kesehatan. Sebagaimana vaksinasi tidak bisa menjadi alasan masyarakat mengendorkan prokes, penegakan aturan prokes juga tidak boleh kendor lantaran vaksinasi sudah berjalan.

Menurut politisi PDI Perjuangan itu, munculnya varian-varian virus corona baru juga menjadi tantangan buat Indonesia tersendiri dalam upaya memutus rantai penularan. Jangan sampai penularan yang tinggi, dengan varian-varian baru (B117, B1525, E484K, dsb) di dalamnya, malah membuat efikasi vaksin yang sudah diberikan menjadi terdampak.

Baca juga: Dinkes Kendari tetap lakukan vaksinasi COVID-19 saat Ramadhan
Baca juga: Menkes minta lansia di Jayapura divaksinasi COVID-19
Baca juga: Dengan prokes ketat, Pemprov Kepri putuskan mudik lokal diperbolehkan
Pewarta : Fauzi
Editor: Triono Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2021