Data yang di laman Dispendukcapil itu belum terupdateSurabaya (ANTARA) - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya membantah adanya penyusutan atau berkurangnya penduduk Surabaya, dalam pembahasan pemekaran daerah pemilihan pada Pemilu Legislatif 2024.
"Selama ini, kami memakai DKB (data kependudukan bersih). Data itu yang sudah diakui Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri). Sedangkan data yang di laman Dispendukcapil itu belum terupdate," kata Kepala Dispendukcapil Surabaya Agus Sonhaji, di Surabaya, Kamis.
Pernyataan Agus Sonhaji tersebut menanggapi pernyataan Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar Kota Surabaya Muh Kholid AS yang menyebut dalam setahun terakhir ini setidaknya ada 218.762 penduduk yang "hilang" dari peredaran berdasarkan laman http://dispendukcapil.surabaya.go.id,
Pada laman itu disebutkan jumlah penduduk Surabaya per-31 Desember 2020 turun 188.213 dari tahun 2019. Dari 3.158.943 pada tahun 2019 menjadi 2.970.730 pada tahun 2020. Padahal, dalam tahun 2020 itu terdapat 56.394 kelahiran serta 25.845 kematian. Artinya surplus 30.549 jiwa.
Menurut Agus, DKB tersebut biasanya dimunculkan di laman Dispendukcapil Surabaya per semester. Sedangkan untuk tahun 2021 ini belum muncul di laman, sehingga data yang ada merupakan data lama 2020.
"Jadi data Dispendukcapil saat masih dalam proses pembersihan. Data itu data lama. Bahkan dulu sempat jumlah penduduk Surabaya mencapai 3 juta lebih. Tapi kemudian setelah diverivikasi ada banyak data ganda, sehingga dihapus dan jumlah penduduknya turun," ujarnya.
Saat ditanya berapa jumlah penduduk Surabaya pada 2021, Agus mengatakan ada sekitar 2.970.730 jiwa berdasarkan data dari DKB semester kedua pada 2020.
Begitu juga saat ditanya mengenai ada potensi kenaikan jumlah penduduk Surabaya pada 2021 mencapai 3 juta lebih, Agus mengatakan jumlah penduduk bisa saja bertambah . Tentunya, hal itu juga tergantung dengan kegiatan pembaharuan data penduduk di kelurahan bisa dimaksimalkan.
"Kami sekarang buka pelayanan di kelurahan. Nanti dibantu kelompok masyarakat saat meng-update data penduduk," katanya pula.
Baca juga: Wali Kota Surabaya keluarkan protokol pengendalian mobilitas penduduk
Baca juga: PDIP Surabaya bagikan pokak dan telur di pemukiman padat penduduk
Pewarta: Abdul Hakim
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2021
