Diperkirakan ada 25 persen ASN yang bekerja di tujuh kementerian tersebut akan bekerja di BaliGianyar, Bali (ANTARA) - Kerja dari Bali bergema kembali. Gema terakhir disampaikan Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, setelah dilakukan penandatanganan MOU antara Kemenko Marves dan Indonesia Tourism Development Coporation (ITDC), Selasa (18/5/2021).
Kerja sama dengan ITDC, BUMN pengelola kawasan Nusa Dua, Bali, itu, untuk menyiapkan aparatur sipil negara (ASN) bekerja dari Bali. Ada tujuh kementerian di bawah koordinasi Kemenko Marves yang sebagian pegawainya akan pindah kerja dari Jakarta ke Bali. ITDC mengelola 16 hotel berbintang dalam suatu kawasan eksklusif.
Ketujuh kementerian itu yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian ESDM, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Investasi/BKPM.
Diperkirakan ada 25 persen ASN yang bekerja di tujuh kementerian tersebut akan bekerja di Bali.
Banyak komentar yang mengatakan rencana itu akan menyebabkan biaya besar dan beban bagi APBN. Namun, kerja dari Bali itu dipusatkan di kawasan Nusa Dua yang dikelola BUMN ITDC, maka uang yang keluar dari pemerintah, sebagian akan masuk lagi ke kas negara melalui BUMN. Sekaligus, ada sebagian uang yang beredar di Bali.
Promosi kerja dari Bali sudah digaungkan sejak awal pandemi. Beragam profesional muda yang sudah banyak memanfaatkan kerja dari Bali. Menparekraf Sandiaga Uno menyamber gagasan itu. Ia pun mulai bertugas sebagai menteri dari Bali.
Baca juga: Menparekraf ajak pengusaha dan profesional bekerja dari Bali
Kebijakan kerja dari Bali itu merupakan solusi yang jitu dan tepat karena Bali merupakan provinsi yang paling parah terdampak pandemi COVID-19. Pandemi ini telah melumpuhkan sektor pariwisata dan transportasi di seluruh negara. Pariwisata di Bali telah menjadi tulang punggung ekonomi. Begitu tulang punggung lumpuh, maka semua sektor usaha di Pulau Dewata ini terkena dampaknya, ikut lumpuh.
Menurut Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves Odo RM Manuhutu, perekonomian Bali bergantung 56 persen pada pariwisata. Jika pariwisata lumpuh maka sektor lainnya seperti pertanian dan transportasi terkena imbasnya.
Berdasarkan data BPS, ekonomi Bali mengalami kontraksi atau minus 9,3 persen pada 2020 dan minus 9,85 persen pada kuartal pertama 2021. Termasuk yang paling terpuruk dibandingkan provinsi lainnya. Beberapa destinasi wisata di Bali yang sangat bergantung pada pariwisata misalkan Tanjung Benoa, Ubud, Seminyak, dan Nusa Dua ini bagaikan kota mati.
Baca juga: Kemenko Marves ungkap alasan di balik kebijakan Work From Bali
Ketidakpastian
Rencana pemerintah untuk membuka penerbangan internasional antara Juni-Juli 2021, melalui lima negara yakni Belanda dari Eropa. Kemudian dari Asia yakni Singapura, Korea Selatan dan China. Sedangkan untuk Timur Tengah yakni Uni Emirat Arab.
Ada ketidakpastian soal dibukanya penerbangan internasional ke Bali, terkait dengan meledaknya COVID-19 di beberapa negara, terutama India, kemudian Malaysia dan Singapura, terpaksa melakukan penguncian, memperketat pintu masuknya.
Apalagi beberapa varian baru COVID-19 seperti varian India, Inggris, dan Brasil, tingkat penyebaran makin cepat, tingkat kematian juga makin besar, membuat banyak negara ragu-ragu untuk mulai menggerakkan sektor pariwisatanya. Tapi, jika tidak dimulai, maka ekonomi akan makin hancur. Seperti istilah, maju mati, mundur juga mati.
Oleh karena itu, gagasan Menko Luhut, agar 25 persen ASN di tujuh kementeriannya bekerja dari Bali, di kawasan Nusa Dua itu merupakan solusi yang jitu dan tepat. Untuk jangka pendek, akan menggerakkan perekonomian di Bali, yang semakin parah pada 2021 ini.
Jika rencana itu terealisasi, maka roda usaha khususnya 16 hotel berbintang di kawasan Nusa Dua akan mulai menggeliat. Ribuan karyawan hotel akan mulai bekerja. Hotel-hotel di kawasan Nusa Dua akan menyerap produksi pertanian, makanan dan minuman di Bali. Roda ekonomi di Pulau Dewata akan mulai berputar lebih kuat.
Namun untuk menggerakkan roda perekonomian Bali, tak cukup para ASN di tujuh kementerian itu hanya bekerja di kawasan Nusa Dua saja, mereka juga harus melakukan wisata ke berbagai destinasi wisata di seluruh kabupaten Bali pada akhir pekan agar ekonomi Bali secara keseluruhan mendapatkan angin segar.
Perputaran uang dari kebijakan, kerja dari Bali, itu tidak hanya dinikmati para pemilik hotel berbintang di kawasan Nusa Dua saja, tapi juga masyarakat yang bekerja di berbagai destinasi wisata di seluruh kabupaten di propinsi Bali.
Baca juga: Luhut ungkap syarat buka pintu wisata bagi wisman
Meluas
Untuk membangkitkan pariwisata di Bali, pemerintah pusat dan provinsi menetapkan tiga zona hijau yakni Nusa Dua, Sanur dan Ubud. Yang dimaksud zona hijau, adalah dalam kawasan itu masyarakat dan pelaku ekonomi sudah divaksin COVID-19 dan para turis yang boleh datang ke sana pun sudah divaksin.
Tapi, dalam perkembangan berikutnya, kabupaten dan destinasi wisata favorit lainnya di Bali menuntut keadilan. Mereka mau zona hijau diperluas dan tidak hanya di tiga destinasi. Lagi pula, destinasi wisata favorit bagi turis seperti Kuta, Seminyak, Tanah Lot, Kintamani dan Garuda Wisnu Kencana (GWK) tidak masuk dalam zona hijau, sehingga akan menurunkan minat wisatawan asing untuk datang ke Bali.
Beberapa bupati dari Tabanan, Buleleng, dan Bangli sudah mengajukan beberapa destinasi wisata di daerahnya bisa dijadikan zona hijau. Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana mengajukan tiga zona pariwisata hijau di wilayahnya yaitu Pemuteran, Lovina dan Munduk. Ia pun sudah mempercepat vaksinasi massal di tiga destinasi wisata tersebut.
Tak mau kalah, Pemkab Tabanan pun mengusulkan tiga destinasi wisata di wilayahnya yakni Tanah Lot, Ulun Danu Beratan, dan Jatiluwih menjadi zona hijau. Pemkab Bangli juga sudah minta Kintamani masuk zona hijau. Saat ini, mereka sedang mempercepat vaksinasi COVID-19 di daerah destinasi wisata yang diajukan untuk masuk zona hijau tambahan.
Nah, kembali kepada kebijakan kerja dari Bali, yang tujuannya untuk membantu perekonomian yang tergantung pada sektor pariwisata, para ASN di tujuh kementerian tersebut, tidak hanya kerja, tapi harus tiap minggu berwisata. Tujuannya, agar perputaran uang dan roda ekonomi di Bali bangkit dan pulih secara merata.
Kebijakan kerja dari Bali, dapat menjadi solusi yang jitu dan tepat untuk jangka pendek, sampai dunia dan Indonesia dapat mengatasi pandemi COVID-19, sehingga ekonomi dan pariwisata pulih kembali.
Baca juga: Berbasis banjar, Bali gencarkan vaksinasi COVID-19
Copyright © ANTARA 2021
