1. DPR pastikan dana haji aman dan tepis hoaks
DPR RI memastikan pengelolaan dana haji aman dan tidak digunakan untuk pembangunan infrastruktur, sekaligus menepis isu di media sosial yang menyebutkan dana tersebut digunakan untuk proyek pemerintah.
"Yang perlu kami sampaikan, tidak benar sama sekali kalau uang haji itu dipergunakan untuk hal-hal yang di luar kepentingan ibadah haji," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, dalam keterangan pers yang diterima Antara, di Jakarta, Senin.
Selengkapnya baca disini
2. Menpan RB: Jabatan wamen tidak perlu jadi polemik
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan rencana penunjukan jabatan wakil menteri untuk kementerian tersebut tidak perlu menjadi polemik.
“Tidak perlu dipolemikkan (tentang) perlu atau tidaknya posisi wamen. Pembantu presiden adalah jabatan politis, sehingga sah saja diambil dari unsur mana pun,” kata Tjahjo Kumolo dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Selengkapnya baca disini
3. Fadli Zon: Banyak yang salah paham soal rencana pembelian Alpalhankam
Anggota Komisi I DPR, Fadli Zon, mengatakan, banyak yang salah paham terkait Rancangan Peraturan Presiden tentang pemenuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan periode pengadaan 2020-2024.
"Umumnya telah disalahpahami oleh banyak orang. Tak sedikit yang menilai kalau rencana strategis itu sebagai 'ambisius' dan 'tidak peka' terhadap krisis yang tengah kita alami," kata dia, dalam siaran persnya, di Jakarta, Senin.
Selengkapnya baca disini
4. Polri usulkan anggaran tambahan Rp28,58 triliun
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengusulkan anggaran tambahan untuk pagu indikatif tahun 2022 sebesar Rp28,58 triliun kepada Kementerian Keuangan RI.
"Pagu indikatif Polri tahun anggaran 2022 sebesar Rp97,5 triliun yang disepakati Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas," kata Wakapolri Komjen Pol. Gatot Eddy Pramono saat rapat pembahasan anggaran bersama Komisi III DPR di Jakarta, Senin.
Selengkapnya baca disini
5. Kemenkumham minta tambahan anggaran Rp2,74 triliun
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) meminta tambahan pagu anggaran tahun 2022 sebesar Rp2,74 triliun.
"Kami sangat memahami kondisi keuangan negara di tengah pandemi COVID-19 belum berakhir saat ini," kata Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Hiariej saat rapat bersama pembahasan anggaran bersama Komisi III DPR di Jakarta, Senin.
Selengkapnya baca disini
Pewarta: Fauzi
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2021
