Jubir sebut 8.000 hoaks beredar di Indonesia selama pandemi COVID-19

Jubir sebut 8.000 hoaks beredar di Indonesia selama pandemi COVID-19

Juru Bicara Pemerintah untuk Covid-19 dan Duta Adaptasi Kebiasaan Baru Reisa Broto Asmoro berpose dengan memegang buku KILASBALIK2019+COVID19 di Wisma Antara, Jakarta, Selasa (8/6/2021). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/hp.

Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Satgas COVID-19 Reisa Broto Asmoro mengemukakan pemerintah telah mengklarifikasi sekitar 8 ribu kabar bohong atau hoaks seputar pandemi COVID-19 yang beredar di masyarakat.

"Hari-hari saya melawan hoaks. Ada 8 ribu hoaks yang berkaitan sama COVID-19. Ada yang dibuat sumbernya dengan mencantumkan media kredibel. Sekarang semakin parah niatnya," katanya dalam acara bincang-bincang di Kantor Redaksi ANTARA, Jakarta Pusat, Selasa.

Baca juga: Penerima vaksin COVID-19 diimbau jangan takabur

Menurut Reisa, seluruh kabar bohong tersebut ditangani oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) sejak setahun Reisa bertugas sebagai juru bicara pemerintah terkait COVID-19.

Kemkominfo telah memiliki sistem penanggulangan hoaks yang disebut sebagai Hoax Buster sebagai kanal untuk menetralisasi kabar bohong yang beredar di masyarakat.

Baca juga: Reisa sebut vaksinasi COVID-19 bagi lansia baru 10 persen dari target

Seluruh berita bohong yang beredar di masyarakat kemudian di tarik oleh tim verifikasi Kominfo untuk diklarifikasi, apakah termasuk fakta, disinformasi atau kabar yang tidak lengkap.

Pernyataan klarifikasi tersebut kemudian dikumpulkan dalam kanal Hoax Buster yang ada di laman www.covid-19.go.id.

Baca juga: Reisa: Sudah lebih dari 15,4 juta suntikan vaksin diberikan

"Bulan kedua saya gabung sebagai Juru Bicara COVID-19, kita sempat melakukan pengarahan untuk membahas kabar bohong. Bebannya berat juga kalau setiap hari hoaks terus, makanya dibuat Hoax Buster," katanya.

Reisa mengatakan Kemkominfo juga menspesifikasi kabar bohong berdasarkan isu yang diangkat, misalnya terkait vaksin, penyakit, kejadian ikutan pasca-imunisasi (KIPI).

"Misalnya isu tentang presiden tidak divaksin, jarum suntiknya tidak masuk dan lain-lain. Kita buat semacam link klarifikasi yang bisa memudahkan masyarakat memantau akurasi dari kabar yang beredar," katanya.

Baca juga: Reisa: Indonesia masuk 10 besar negara dengan vaksinasi terbanyak

Baca juga: Duta AKB sarankan tiga inti persiapan vaksinasi COVID-19
Pewarta : Andi Firdaus
Editor: Agus Salim
COPYRIGHT © ANTARA 2021