Kasus-kasus yang dikenakan terhadap pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi

Kasus-kasus yang dikenakan terhadap pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi

Seorang penyelam membawa poster foto Aung San Suu Kyi, saat protes bawah air di dekat Bird Island, Ngwe Saung, Myanmar, (22/2/2021. 22 Februari 2021. GEORGIE AUNG/via REUTERS/foc/cfo (GEORGIE AUNG via REUTERS/GEORGIE AUNG)

Naypyitaw (ANTARA) - Sejumlah kasus korupsi baru telah dikenakan terhadap pemimpin Myanmar yang digulingkan Aung San Suu Kyi.

Kasus-kasus tersebut menambah semakin banyak tuduhan hukum terhadap Suu Kyi oleh penguasa militer Myanmar menyusul kudeta pada Februari 2021.

Berikut ini adalah beberapa rincian yang tersedia tentang kasus-kasus hukum yang dikenakan terhadap Suu Kyi, 75 tahun, yang diajukan di pengadilan di kota terbesar Yangon dan ibu kota Naypyitaw.

Daftar kasus berikut ini dibuat berdasarkan informasi dari media pemerintah dan tim hukum Suu Kyi, yang telah menolak tuduhan-tuduhan tersebut.

- Dua pelanggaran aturan protokol kesehatan terkait pandemi virus corona saat kampanye pemilu partai pendukung Suu Kyi -- Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) -- pada September 2020, yakni pelanggaran terhadap Undang-Undang Penanggulangan Bencana Alam Pasal 25.

- Kepemilikan walkie-talkie tanpa izin dan satu set alat pengacau sinyal pada Februari yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang tentang Ekspor dan Impor Pasal 8 serta Undang-Undang Telekomunikasi Pasal 67.

Baca juga: Menlu RI-Jepang bahas situasi di Myanmar

Baca juga: Otoritas Myanmar buka kasus korupsi baru terhadap Suu Kyi


- Niat untuk menghasut, setelah partai pendukung Suu Kyi mengirim surat pada Februari 2021 kepada organisasi-organisasi internasional yang meminta mereka untuk tidak bekerja sama dengan junta. Untuk kasus ini Suu Kyi dianggap melanggar Pasal 505 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) Myanmar.

- Kasus pelanggaran yang tidak diungkapkan, yakni pelanggaran Undang-Undang Rahasia Negara (Official Secrets Act).

Official Secrets Act adalah undang-undang yang mengatur perlindungan rahasia negara dan informasi resmi, terutama yang terkait dengan keamanan nasional.

- Penyalahgunaan tanah untuk Yayasan Daw Khin Kyi yang dipimpin oleh Suu Kyi dan penerimaan dana 600.000 dolar AS dan emas 11,4 kilogram dari mantan menteri utama Yangon saat menjabat. Terkait tuduhan kasus ini, Suu Kyi dianggap melanggar Undang-Undang Anti Korupsi bagian 55.

Sumber: Reuters

Baca juga: Presiden Brazil berencana perbolehkan penerima vaksin tak pakai masker

Baca juga: Biden akan sumbang 500 juta dosis vaksin COVID-19 ke 90 negara
Pewarta : Yuni Arisandy Sinaga
Editor: Fardah Assegaf
COPYRIGHT © ANTARA 2021