Komisi II apresiasi Mendagri terbitkan Instruksi terkait PPKM

Komisi II apresiasi Mendagri terbitkan Instruksi terkait PPKM

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim. ANTARA/HO-Dok pribadi

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim mengapresiasi kebijakan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menerbitkan Instruksi Mendagri nomor 13 tahun 2021 tentang perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

"Saya harap kebijakan tersebut efektif dilaksanakan pemerintah daerah (Pemda) agar mengencangkan kembali pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat," kata Luqman Hakim di Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan, Pemda dan masyarakat memang perlu terus menerus diingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan (prokes) karena gejala kejenuhan masyarakat atas pandemik COVID-19 terjadi secara meluas.

Selain itu menurut dia, begitu juga dengan sebagian pemerintah daerah yang mulai kendor dalam pengendalian COVID-19 di daerah-nya sendiri.

"Instruksi Mendagri itu belum cukup mengatasi masalah, di tengah kejenuhan masyarakat yang meluas, naiknya kembali angka penularan COVID-19 tentu sangat merisaukan. Saya tentu berharap pemerintah dapat meyakinkan masyarakat untuk terus menjalankan protokol kesehatan, tetapi itu tidak cukup," ujarnya.

Baca juga: Kemendagri: 39 ribu desa sudah bangun posko PPKM mikro

Baca juga: Pemerintah perpanjang PPKM Mikro hingga 28 Juni, ada penyesuaian baru


Dia menilai, mau tidak mau, proses vaksinasi harus dipercepat perluasan jangkauannya kepada masyarakat sehingga Presiden Jokowi perlu memimpin sendiri program vaksinasi agar hambatan-hambatan pelaksanaan vaksinasi dapat diretas dengan mudah.

Politisi PKB itu meyakini, jika setiap hari program vaksinasi mampu menjangkau minimal dua juta orang, maka dalam waktu tidak lama akan tercipta kekebalan komunal yang menjadi syarat utama pandemik COVID-19 berakhir dan kehidupan dapat berjalan normal kembali.

Selain itu dia menilai, meningkatnya angka positif COVID-19 beberapa hari terakhir di banyak daerah, bukan kenyataan yang diharapkan terjadi.

"Itu karena adanya varian baru virus COVID yang diperkirakan lebih cepat penularan-nya, kebijakan pemerintah yang mengizinkan tempat-tempat wisata dibuka pada libur panjang lebaran kemarin, layak disebut sebagai faktor yang membuat parah penyebaran COVID-19 saat ini," katanya.

Baca juga: Kakorlantas minta pos pemeriksaan PPKM mikro dimaksimalkan

Pewarta : Imam Budilaksono
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2021