Ketua DPD harapkan kebijakan Himbara lebih pro rakyat

Ketua DPD harapkan kebijakan Himbara lebih pro rakyat

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. ANTARA/HO-DPD.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) LaNyalla Mahmud Mattalitti mengharapkan kebijakan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dapat lebih pro rakyat dan menguntungkan masyarakat.

Untuk itu, ia menyambut baik penundaan rencana pengenaan pungutan pada ATM Link untuk cek saldo dan tarik tunai yang sebelumnya menuai kritik karena dianggap memberatkan masyarakat.

"Tanggapan para direksi bank milik negara cukup baik karena rencana kebijakan tersebut menyebabkan keresahan di tengah masyarakat. Memang sebaiknya setiap kebijakan unsur milik negara jangan sampai membebani," kata LaNyalla di Jakarta, Selasa.

Ia mengaku memahami rencana Himbara yang berupaya mendorong masyarakat agar lebih banyak bertransaksi melalui layanan mobile banking, meski seharusnya semangat tersebut tidak diimplementasikan dengan kebijakan yang memberatkan.

"Buatlah kebijakan yang pro rakyat. Saya kira ada banyak cara untuk membuat masyarakat lebih mengenal sistem cashless. Lakukan dengan cara persuasi, sosialisasi yang baik, atau perbanyak promo-promo," tuturnya.

Menurut LaNyalla, saat ini belum semua nasabah Himbara melek terhadap teknologi, terutama bagi nasabah BRI, yang penggunanya kebanyakan adalah masyarakat di pelosok-pelosok negeri.

"Jadi perhatikan juga karakter nasabah dari masing-masing bank. Berbeda dengan bank swasta, bank-bank negara kebanyakan penggunanya masyarakat kecil, yang pasti akan sangat berat sekali apabila setiap transaksi ditarik biaya," katanya.

Terkait hal ini, ia juga menyinggung hasil riset Mandiri Institute yang menunjukkan banyak masyarakat turun kelas akibat ekonominya terpuruk imbas dari pandemi COVID-19, tergambar dari semakin bertambahnya jumlah nasabah dengan nilai tabungan di bawah Rp100 juta.

Mandiri Institute mencatat penambahan itu disebabkan oleh masyarakat, yang sebelumnya masuk klasifikasi tabungan di atas Rp100 juta, mulai menggunakan uang simpanan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Menurut senator asal Jawa Timur ini, kondisi tersebut seharusnya jadi peringatan bagi Himbara yang terdiri dari Bank Mandiri, BNI, BRI dan BTN dalam merumuskan kebijakan.

"Kondisi tersebut bisa juga menjadi gambaran melemahnya daya beli masyarakat. Riset menunjukkan kelas menengah ke bawah akan melakukan transaksi di mesin ATM dengan nilai uang yang kecil karena untuk menghindari pemborosan atau berhemat," ujarnya.

Oleh karena itu, ia mengharapkan jajaran bank-bank BUMN membuat analisa lebih mendalam terhadap setiap kebijakan, apalagi semangat ATM Link di awal pembentukan untuk membuat bank BUMN lebih efisien, bukan money oriented.

"Jika setiap transaksi dikenakan biaya, maka ini menjadikan nilai uang semakin berkurang dan diambil oleh pihak bank, ini sangat tidak adil dan hanya menguntungkan sepihak," kata LaNyalla.

Baca juga: Himbara tunda pengenaan biaya pada ATM Link
Baca juga: Pengamat: Penyesuaian tarif ATM Link untuk keberlanjutan bisnis bank
Baca juga: Anggota DPR imbau Himbara lebih proaktif kepada UMKM terkait KUR

 
Pewarta : Satyagraha
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2021