Simak pemberitaan ekonomi lainnya yang masih menarik untuk dibaca hari ini. Berikut lima berita di antaranya.
Pengusaha tempuh jalur hukum minta Munas Kadin ditunda
Sejumlah pengusaha yang tergabung dalam Forum Kadin Prihatin Covid-19 akan menempuh jalur hukum terkait pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Kadin VII yang akan digelar pada 30 Juni mendatang di Kendari, Sulawesi Tenggara.
Kepala Lembaga Mediasi Bisnis Kadin Indonesia John Pieter Nazar dalam jumpa pers virtual di Jakarta, Minggu, menuturkan permintaan untuk menunda Munas Kadin telah dilakukan secara organisasi, namun tidak digubris.
Kemenperin permudah penetapan kawasan industri berstatus objek vital
Kementerian Perindustrian berupaya mempermudah penetapan kawasan industri berstatus objek vital nasional bidang industri (OVNI), karena dinilai berperan penting dalam upaya mempercepat pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi COVID-19, seiring investasi di sektor manufaktur tetap tumbuh sehingga mampu menggerakkan aktivitas industri di dalam kawasan.
“Salah satu bentuk fasilitas nonfiskal bagi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri adalah bantuan pengamanan pada objek vital nasional (obvitnas) dan objek tertentu, baik dalam bentuk jasa pengamanan maupun jasa manajemen sistem pengamanan pada kawasan industri yang berstatus objek vital nasional bidang industri (OVNI),” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita lewat keterangannya di Jakarta, Minggu.
Program Sejuta Rumah 2021 hingga Mei capai 312.290 unit
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan program Sejuta Rumah pada 2021 ini hingga akhir Mei tercatat mencapai angka 312.290 unit rumah di seluruh Indonesia.
"Capaian Program Sejuta Rumah hingga Bulai Mei 2021 lalu sebanyak 312.290 unit," ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid di Jakarta, Minggu.
Bahlil tekankan kolaborasi pusat dan daerah tangani kendala investasi
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani kendala investasi, khususnya terkait ketersediaan lahan.
"Pemerintah tidak hanya fokus pada pertumbuhan investasi saja, tapi juga mewujudkan investasi yang berkualitas yang dapat melahirkan pemerataan pertumbuhan ekonomi," kata Bahlil dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Minggu.
Anggota DPR sayangkan kondisi keamanan produk ekspor perikanan
Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menyayangkan kondisi keamanan pangan produk perikanan nasional terkait dengan kejadian pengembalian produk hasil perikanan Indonesia oleh otoritas China karena produk tersebut terindikasi terpapar COVID-19.
"Hal ini patut disayangkan karena akan mengurangi kepercayaan dunia internasional terhadap keamanan pangan dari produk perikanan Indonesia," kata Johan Rosihan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.
Pewarta: Sella Panduarsa Gareta
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2021
