Kemarin, sistem perlindungan nakes hingga evaluasi tangani COVID-19

Kemarin, sistem perlindungan nakes hingga evaluasi tangani COVID-19

Tangkapan layar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi pada video konferensi yang dipimpin Menko Perekonomian dengan agenda ”Evaluasi Implementasi PPKM Mikro Diperketat” di Jakarta, Jumat (9/7/2021, 20:50). ANTARA/Youtube PerekonomianRI/pri

Jakarta (ANTARA) -
Sejumlah berita politik yang terjadi pada Jumat (9/7) yang masih menarik dan layak untuk dibaca kembali mulai sistem perlindungan tenaga kesehatan hingga evaluasi penanganan COVID-19.
 
 
 
Berikut rangkuman beritanya:
 
 
 
1. Puan meminta pemerintah membuat sistem perlindungan untuk nakes
 
 
 
Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah membuat sistem perlindungan untuk tenaga kesehatan (nakes) khususnya menyangkut keselamatan fisik dan kesehatan mental.
 
 
 
Baca selengkapnya di sini
 
 
 
2. Mendagri: Sosialisasi PPKM darurat dilakukan persuasif hingga koersif
 
 
 
Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan sosialisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat perlu dilakukan secara persuasif hingga koersif.
 
 
 
Baca selengkapnya di sini
 
 
 
3. Tanggapan Mahfud soal bantuan oksigen Indonesia ke India
 
 
 
Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memberikan tanggapan soal isu Indonesia memberikan bantuan oksigen ke India, padahal Indonesia kesulitan mendapatkan tabung oksigen.
 
 
 
Baca selengkapnya di sini
 
 
 
4. DPR tunggu usulan pemerintah gunakan halaman parlemen jadi RS darurat
 
 
 
Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan pihaknya menunggu usulan Pemerintah apabila menginginkan agar halaman Kompleks Parlemen digunakan menjadi rumah sakit darurat untuk menangani pasien COVID-19.
 
 
 
Baca selengkapnya di sini
 
 
 
5. Syarief Hasan: Pemerintah perlu evaluasi kebijakan penanganan pandemi
 
 
 
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan menilai pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan penanganan pandemi COVID-19 secara terus menerus dan lebih tegas agar dapat segera menurunkan angka penyebaran kasus positif di Indonesia.
 
 
 
Baca selengkapnya di sini
 
 
Pewarta : Syaiful Hakim
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2021