Twitter, dikutip dari Reuters, Minggu, menujuk Vinay Prakash sebagai pejabat yang menangani aduan pengguna.
Perusahaan tersebut juga membagikan kontak Prakash dan cara pengguna melaporkan konten yang berpotensi melanggar kebijakan platform tersebut.
Twitter pada Kamis (8/7) mengatakan kepada pengadilan di India akan menunjuk pejabat interim untuk menangani aduan pengguna, demi mematuhi undang-undang yang berlaku di negara itu.
Mereka saat itu mengatakan akan menyelesaikan urusan pekerjaan tersebut dalam delapan minggu.
India sejak Mei lalu memberlakukan undang-undang teknologi informasi terbaru, yang mengatur peredaran konten di media sosial.
Lewat undang-undang tersebut, penyelenggara media sosial diminta bertindak lebih cepat terhadap permintaan hukum untuk menghapus konten, juga memberi tahu rincian mengenai asal konten tersebut.
Baca juga: Twitter di India bisa dihukum karena konten
Baca juga: Twitter India dipanggil polisi karena video viral
Baca juga: India minta Twitter patuhi UU TI
Penerjemah: Natisha Andarningtyas
Editor: Ida Nurcahyani
Copyright © ANTARA 2021
